Kawasan Asia dan Pasifik disebut tengah menjadi episentrum dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Persaingan kekuatan besar, perubahan tatanan perdagangan dunia, serta tantangan keamanan maritim membuat kawasan ini strategis sekaligus kompleks bagi negara-negara di dalamnya, termasuk Indonesia.
Merespons situasi tersebut, Universitas Paramadina menggelar General Lecture bertema “Peluang dan Tantangan Dinamika Ekonomi dan Keamanan di Kawasan Asia dan Pasifik bagi Indonesia” yang dirangkaikan dengan peluncuran buku “Pengantar Studi Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Negara-negara di Asia dan Pasifik.” Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian sesi International Conference on Democracy, Prosperity, Sustainability, and Peace: Problems and Prospects yang diselenggarakan Universitas Paramadina bekerja sama dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada Kamis (2/10/2025).
Dalam pemaparannya, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan Prof. Aleksius Jemadu menilai kebijakan luar negeri Indonesia sedang menghadapi kombinasi ketidakpastian global dan meningkatnya gejolak geopolitik. Ia menegaskan keterlibatan Indonesia dalam forum BRICS tidak berarti meninggalkan ASEAN yang selama ini menjadi platform utama diplomasi Indonesia.
“Indonesia akan tetap menjaga ASEAN sebagai jangkar kebijakan luar negeri, namun di saat yang sama juga memperluas jejaring dengan kekuatan besar lainnya. Presiden mendatang dihadapkan pada tantangan serius, baik eksternal maupun internal, dan bagaimana ia mengelola kebijakan luar negeri akan sangat menentukan arah Indonesia hingga 2029,” kata Prof. Aleksius.
Prof. Aleksius juga menyoroti perubahan sistem perdagangan internasional yang dinilainya bergeser dari rule-based menuju deal-based. Pergeseran ini, menurutnya, menuntut Indonesia memperkuat posisi tawar dalam negosiasi global.
Ia menjelaskan ekspor Indonesia ke negara-negara BRICS saat ini didominasi oleh Tiongkok, namun Amerika Serikat masih berperan penting jika dibandingkan dengan negara-negara G7. Karena itu, ia menilai Indonesia memerlukan strategi keseimbangan agar dapat memanfaatkan peluang dari kedua sisi.
Merujuk data Lowy Institute (2024), Prof. Aleksius menyebut Tiongkok berada di posisi teratas sebagai mitra dagang Indonesia dengan porsi impor 24%, sementara Amerika Serikat berada di angka 6,9%. Kondisi tersebut menunjukkan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok berada pada fase pendalaman dan perluasan, meski keseimbangan dengan mitra lain tetap dibutuhkan.
Selain aspek perdagangan, Prof. Aleksius mengingatkan pentingnya ketahanan pangan dan kemandirian nasional. Ia menekankan Indonesia perlu tetap berpegang pada prinsip hukum internasional dan tidak bergantung penuh pada negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Menurutnya, sebagai middle power, kemandirian dan keberanian dalam diplomasi akan menentukan posisi Indonesia di tengah tatanan global yang tidak pasti.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pertahanan RI Prof. Anak Agung Banyu Perwita menyoroti dimensi keamanan serta persaingan kekuatan di Asia Pasifik. Ia menekankan mahasiswa Hubungan Internasional perlu mengikuti dinamika berita global agar mampu membaca arah perkembangan geopolitik.
Menurut Prof. Banyu, Tiongkok semakin menunjukkan kesiapan di Laut Tiongkok Selatan, sementara tren belanja militer yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir berkaitan erat dengan kompetisi ekonomi-politik. Ia menyebut isu keamanan maritim dan perlombaan senjata menonjol karena terkait perebutan sumber daya strategis seperti nikel, batu bara, dan energi.
Prof. Banyu juga menilai Belt and Road Initiative (BRI) merupakan bagian dari strategi besar Tiongkok dalam persaingan kekuatan besar. Dalam kerangka realisme, ia mengatakan kerja sama internasional kerap dianggap semu karena persoalan kepercayaan.
“Amerika Serikat dan Tiongkok tidak pernah sepenuhnya percaya satu sama lain. Tiga instrumen utama kebijakan luar negeri Tiongkok—economic statecraft, diplomasi global dan regional, serta modernisasi militer—menjadi pilar bagi strategi globalnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data Lowy Institute, Tiongkok kini memiliki kedekatan dan pengaruh dominan terhadap sebagian besar negara di Asia Pasifik, sedangkan Amerika Serikat hanya memiliki intensitas kedekatan kuat dengan 3 dari 12 negara di kawasan tersebut. Data itu, menurutnya, menegaskan perubahan lanskap kekuatan di Asia Pasifik.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan peluncuran buku karya Paramadina Asia and Pacific Institute (PAPI) berjudul “Pengantar Studi Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Negara-negara di Asia dan Pasifik,” yang disunting oleh Peni Hanggarini, dosen Program Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Buku tersebut membahas kebijakan luar negeri Tiongkok dengan sejumlah negara di kawasan, dilengkapi studi kasus terkini yang disusun oleh Peni Hanggarini, Mishka Husen Balfas, Emil Radhiansyah, Hizra Marisa, Bagas Rizky Ramadhan & Alia Rahmatulummah, Rizki Damayanti, Ratih Ariefianti Soeroto, serta Suhayatmi yang merupakan dosen, mahasiswa, dan alumni Hubungan Internasional Universitas Paramadina.
Prof. Banyu menyatakan buku itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memahami lebih dalam arah hubungan bilateral serta pengaruh Tiongkok di Asia Pasifik.
