Mobilisasi, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan yang efektif, disertai keseimbangan kebijakan moneter dan fiskal, dinilai menjadi kunci bagi Vietnam untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dua digit pada periode 2026-2030. Arah ini mengemuka dalam seminar bertajuk “Memobilisasi Modal Secara Efektif untuk Melayani Target Pertumbuhan Dua Digit” yang digelar pada 12 Maret 2026.
Dalam forum tersebut, para manajer, ekonom, dan pimpinan lembaga keuangan menyoroti urgensi membangun ekosistem keuangan multi-tingkat. Target pertumbuhan PDB rata-rata 10% atau lebih per tahun, sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi Kongres Nasional ke-14 Partai Komunis Vietnam, dinilai memerlukan reformasi menyeluruh, termasuk pergeseran dari ketergantungan pada kredit perbankan menuju model mobilisasi modal yang lebih terdiversifikasi dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi menyatakan target mobilisasi total modal investasi sosial hingga sekitar 40% dari PDB pada 2026-2030 tergolong ambisius, namun dinilainya dapat dicapai apabila Vietnam mampu membuka potensi yang belum tergarap. Ia menekankan tantangan utama saat ini tidak lagi terletak pada “kurangnya skala modal”, melainkan pada “struktur penyerapan modal”.
Hingga 2025, perekonomian Vietnam disebut memiliki fondasi kuat dengan pertumbuhan PDB mencapai 8,02% dan total mobilisasi modal di pasar yang menembus rekor 1,15 triliun VND. Namun, kebutuhan pendanaan untuk proyek infrastruktur strategis—seperti konektivitas Utara-Selatan dan proyek antarwilayah—dinilai sangat besar. Di saat yang sama, pelaku usaha memerlukan sumber daya untuk ekspansi produksi, sementara pasar modal domestik masih terbatas dan instrumen seperti dana investasi sekuritas serta dana pensiun dinilai belum sepenuhnya mengoptimalkan potensinya.
Wakil Direktur Departemen Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan, Pham Thi Thanh Tam, menyampaikan bahwa untuk menjaga laju pertumbuhan dua digit, Vietnam perlu menurunkan ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) dari 6,3 menjadi 4,8. Menurutnya, hal itu menuntut anggaran negara berperan sebagai “modal awal” dengan fokus pada proyek berdampak tinggi, bukan investasi yang tersebar.
Dari sisi moneter, Wakil Gubernur Bank Negara Vietnam Pham Thanh Ha menyatakan otoritas moneter telah mengelola kebijakan secara proaktif dan fleksibel. Sektor perbankan, menurutnya, berkomitmen menyediakan modal yang memadai dengan suku bunga kompetitif serta memprioritaskan pembiayaan bagi pendorong pertumbuhan baru seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular. Pada 2025, kredit di seluruh sistem tercatat tumbuh lebih dari 19%, yang disebut menjadi fondasi bagi terobosan berkelanjutan pada 2026.
Upaya mengarahkan modal ke sektor bernilai tambah juga dibarengi perubahan dalam mekanisme penyaluran kredit. Wakil Direktur Departemen Kebijakan Moneter Nguyen Le Nam mengatakan Bank Negara Vietnam tengah menerapkan peta jalan untuk menghapus alokasi target pertumbuhan kredit yang kaku, sekaligus mendorong lembaga kredit menyalurkan modal ke aktivitas produksi dan bisnis.
Transformasi digital menyeluruh di perbankan, termasuk di lembaga seperti Agribank dan BIDV, disebut telah menyederhanakan prosedur dan mempercepat akses permodalan. Transparansi suku bunga dan perluasan pembayaran elektronik dinilai dapat menekan biaya bagi pelaku usaha serta mempermudah akses pinjaman bagi masyarakat. Langkah-langkah ini diarahkan agar modal perbankan tetap menjadi sumber penting bagi proyek teknologi dan infrastruktur nasional.
Selain perbankan, peningkatan kualitas pasar saham dipandang sebagai terobosan agar menjadi kanal utama mobilisasi modal jangka menengah dan panjang. Peningkatan status Vietnam menjadi “pasar negara berkembang sekunder” mulai September 2026 disebut sebagai tonggak yang membuka peluang masuknya modal asing hingga 25 miliar dolar AS pada 2030.
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Sekuritas Komisi Sekuritas Negara, Pham Thi Thuy Linh, menyatakan kerangka hukum saat ini semakin mendekati standar internasional. Ke depan, Kementerian Keuangan disebut akan menjalankan enam kelompok solusi strategis, meliputi penguatan institusi, diversifikasi produk keuangan seperti obligasi hijau dan derivatif, promosi IPO yang terhubung dengan pencatatan saham, restrukturisasi basis investor, transformasi digital dengan pemanfaatan kecerdasan buatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk perlindungan investor.
Dalam diskusi yang sama, pakar Deloitte Vietnam Duong Thanh Tung mengusulkan gagasan pembangunan pusat keuangan internasional di Vietnam. Ia menilai pusat tersebut bukan sekadar pemusatan gedung, melainkan “sistem operasi” bagi pasar modal dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan. Jika dijalankan dengan tepat, ia menyebut pusat ini dapat membantu pengelolaan risiko nilai tukar dan menarik aliran modal jangka panjang dari dana internasional, sekaligus membuka akses pelaku usaha domestik ke pasar keuangan global dengan biaya yang wajar.
Para pembicara menekankan sinergi antara kebijakan fiskal yang proaktif, pasar modal yang transparan, dan sistem perbankan modern sebagai “tiga pilar” untuk menopang target pertumbuhan. Meski tekanan geopolitik masih ada, mereka menilai upaya menghapus hambatan dan menggerakkan sumber daya sosial menjadi faktor penting untuk mendukung aspirasi Vietnam menjadi negara maju pada 2045.
Sejumlah ahli menilai target pertumbuhan dua digit akan menguji kapasitas tata kelola nasional dan kemampuan memanfaatkan peluang di era digital. Karena itu, diperlukan peta jalan yang jelas serta kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis agar arus modal lebih lancar dan tujuan strategis sesuai resolusi Kongres Nasional ke-14 dapat dicapai.
