Majelis Nasional Vietnam pada sesi ke-10 mengadopsi resolusi tentang rencana pembangunan sosial-ekonomi tahun 2026. Dalam resolusi tersebut, Vietnam menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2026 sebesar 10% atau lebih.
Mantan anggota Dewan Penasihat Kebijakan Keuangan dan Moneter Nasional, Dr. Bui Duc Thu, menilai ekonomi Vietnam pada 2026 berpeluang melanjutkan momentum pertumbuhan 2025. Menurut dia, capaian 2025 mencerminkan arah pembangunan yang cepat, tinggi, dan berkelanjutan, disertai peningkatan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat serta penguatan efektivitas dan efisiensi kepemimpinan Partai dan Negara, termasuk dalam konteks penyederhanaan organisasi.
Namun, Thu menekankan bahwa prospek ekonomi 2026 bergantung pada dua faktor utama. Pertama, konteks ekonomi global, mengingat Vietnam merupakan bagian dari ekonomi dunia dan memiliki tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi. Ia menyebut perputaran impor-ekspor mencapai sekitar 1,8 kali PDB, sehingga guncangan atau ketidakstabilan ekonomi global dapat berdampak langsung pada Vietnam.
Faktor kedua, kata Thu, terkait tingkat, kecepatan, dan kualitas pembangunan ekonomi di dalam negeri yang bertumpu pada kekuatan internal. Ia mencontohkan PDB Vietnam pada 2024 mencapai 470 miliar dolar AS, dan pada akhir 2025—dengan pertumbuhan 8,02%—diperkirakan mencapai 514 miliar dolar AS. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dengan ukuran populasi dan struktur ekonomi saat ini, Vietnam masih cukup bergantung pada investasi asing langsung (FDI) dan ekspor.
Thu juga menyoroti berbagai reformasi yang tengah berjalan, seperti perampingan aparatur, penataan kembali tenaga kerja, penguatan kualitas manajemen, serta perubahan metode pengelolaan dari pendekatan administratif menuju kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat. Ia menyatakan keyakinannya bahwa reformasi yang komprehensif dan tegas dapat memperbesar skala ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan pada 2026, mengingat kebutuhan pertumbuhan cepat dinilai mendesak untuk mewujudkan dua tujuan seratus tahun yang ditetapkan Partai.
Meski mendorong pertumbuhan cepat, Thu menegaskan pertumbuhan tersebut harus berkelanjutan dan bertumpu pada kemampuan internal, bukan pertumbuhan “panas” akibat pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter yang berlebihan. Ia menilai peningkatan investasi, stimulus ekonomi, serta pembangunan proyek skala besar perlu mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan kapasitas ekonomi dalam menyerap modal. Menurutnya, efisiensi harus menjadi prinsip dan tolok ukur dalam pengambilan keputusan proyek investasi serta kebijakan makroekonomi.
Sementara itu, ekonom Nguyen Tri Hieu, warga Vietnam yang bermukim di Amerika Serikat, menilai target pertumbuhan 10% pada 2026 dapat dicapai. Ia menekankan pertumbuhan bukan hanya soal angka, melainkan juga kualitas. Karena itu, ia menyebut diperlukan upaya luar biasa dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, disertai pemenuhan tiga elemen kunci: perlindungan lingkungan, peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja, serta jaminan sosial.
Hieu menilai pertumbuhan PDB 8,02% pada 2025 dapat menjadi momentum dan fondasi untuk mencapai 10% pada 2026, meski lonjakan dari 8% ke 10% ia sebut sebagai “lompatan ke depan”. Ia juga menyatakan Vietnam memiliki kekuatan dan potensi untuk memasuki era baru, namun tetap perlu memperkuat tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas.
Dari kalangan legislator, Nguyen Thi Viet Nga, Wakil Ketua Delegasi Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Hai Phong, menyebut 2026 sebagai tahun yang relatif istimewa karena menandai awal fase baru dengan sejumlah agenda penting, termasuk Kongres Nasional Partai ke-14 serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke-16 dan Dewan Rakyat di semua tingkatan.
Nga menilai, meski fase baru dimulai di tengah tantangan domestik dan internasional, terdapat pula berbagai peluang. Ia menyebut 2026 juga menjadi tahun mulai berlakunya sejumlah undang-undang dan resolusi baru Majelis Nasional yang ditujukan untuk mengatasi hambatan praktis dan memperluas kebijakan kesejahteraan sosial.
Menurut Nga, target pertumbuhan dua digit untuk periode 2026–2030 merupakan tantangan besar sekaligus cerminan tekad politik yang kuat. Ia menilai target itu menuntut standar tata kelola yang tinggi, reformasi kelembagaan, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Ia juga memandang peluang dapat datang dari pergeseran rantai pasok, terobosan inovasi dan transformasi digital, pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) generasi baru, serta implementasi resolusi penting Politbiro, selama didukung solusi yang tepat, efektif, dan tepat waktu.
Untuk mendukung pencapaian target, Nga mendorong perbaikan institusi guna membebaskan sumber daya pembangunan, menghapus hambatan terkait investasi, lahan, prosedur konstruksi, dan lingkungan bisnis. Ia juga menyinggung perlunya inovasi kebijakan kredit agar lebih mendukung produksi dan bisnis, mendorong transformasi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular, serta mempercepat penyaluran investasi publik. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengembangan pasar domestik untuk memulihkan daya beli, stabilitas makroekonomi, pengendalian inflasi, dan menjaga keseimbangan melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang erat serta fleksibel.
