Pemerintah Vietnam berencana mengujicobakan pasar perdagangan mata uang kripto sebelum 28 Februari 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah membangun infrastruktur keuangan digital yang lebih tertata, sekaligus memperkuat tata kelola arus modal lintas batas melalui mekanisme yang lebih transparan.
Menurut informasi dari Komisi Sekuritas Negara, mulai 26 Februari 2026 permohonan lisensi untuk bursa mata uang kripto akan memasuki tahap peninjauan mendalam. Proses ini mengacu pada Keputusan Kementerian Keuangan No. 96/QD-BTC yang menetapkan kerangka awal perizinan dan operasional, menyusul arahan pemerintah agar uji coba platform pertukaran kripto dilakukan sebelum tenggat akhir Februari 2026.
Program percontohan tersebut berangkat dari Resolusi Pemerintah No. 05/2025/NQ-CP tertanggal 9 September 2025, yang menyetujui uji coba pasar mata uang kripto selama lima tahun. Program ini disebut dibangun di atas prinsip kehati-hatian, pengendalian, transparansi, serta perlindungan investor.
Profesor Madya Pham Nguyen Anh Huy, salah satu pimpinan kelompok riset Fintech-Crypto di Universitas RMIT Vietnam, menilai implementasi mekanisme percontohan menandai perubahan pendekatan otoritas dari sekadar mengamati menjadi lebih proaktif dalam membentuk kerangka pengelolaan. Ia menyoroti bahwa selama bertahun-tahun, arus dana investor domestik kerap mengalir melalui platform lintas batas tanpa tercatat dalam sistem keuangan resmi, yang dinilai berpotensi menimbulkan kehilangan pendapatan anggaran, celah pengelolaan valuta asing, serta risiko pencucian uang.
Dalam rancangan uji coba ini, salah satu ketentuan yang banyak dibahas adalah persyaratan modal dasar minimum sebesar 10.000 miliar VND (10 triliun VND) bagi operator bursa. Menurut Huy, ambang modal tersebut diperlukan pada tahap awal sebagai “penyangga keuangan” untuk menghadapi kondisi pasar ekstrem atau kegagalan teknis. Ia juga menilai struktur pemegang saham yang didominasi lembaga keuangan besar dapat memperkuat tata kelola, termasuk penerapan prosedur anti pencucian uang dan mekanisme identifikasi pelanggan.
Pandangan serupa disampaikan Phan Duc Trung, Wakil Presiden Asosiasi Blockchain Vietnam (VBA). Ia menekankan pentingnya keamanan infrastruktur karena pasar kripto dikenal sangat fluktuatif, sehingga operator dinilai perlu memiliki kemampuan teknologi dan sumber daya keuangan yang kuat. Namun, ia juga menyebut bahwa dalam jangka panjang, perizinan yang lebih fleksibel dapat dibutuhkan untuk mendorong inovasi dari startup fintech.
Dari sisi kesiapan industri, disebutkan bahwa hingga akhir Februari 2026 setidaknya 10 lembaga besar, termasuk bank komersial dan perusahaan sekuritas, telah menyelesaikan dokumentasi teknis. Pada fase awal, prioritas layanan bagi investor asing dan dompet elektronik internasional disebut mendapat dukungan dari para ahli. Huy menjelaskan pendekatan ini sebagai “eksperimen terkontrol” untuk memisahkan risiko aset kripto yang baru diterbitkan dari ekosistem keuangan domestik. Data dari tahap awal ini diharapkan menjadi dasar penyesuaian kebijakan sebelum akses diperluas ke masyarakat umum.
Nguyen Van Hai, CEO sebuah perusahaan sekuritas yang tengah mengajukan izin, menilai ketentuan modal 10 triliun VND sebagai “filter” untuk mengidentifikasi pelaku yang memiliki komitmen jangka panjang. Ia menyebut perusahaannya telah menginvestasikan puluhan juta dolar AS untuk infrastruktur seperti sistem server, solusi penyimpanan dingin, dan algoritma keamanan. Hai juga berpendapat bahwa kepastian kerangka hukum dapat meningkatkan rasa aman investor global untuk masuk ke proyek-proyek di Vietnam, serta membuka peluang digitalisasi aset riil melalui tokenisasi.
Sementara itu, Nguyen Thi Thu Trang, manajer portofolio pada sebuah dana modal ventura internasional, menilai Vietnam berada di jalur yang tepat dengan pendekatan yang hati-hati namun tegas. Ia menilai prioritas transaksi lintas batas dapat membantu bursa domestik membangun likuiditas sejak awal melalui koneksi ke kumpulan likuiditas global. Trang juga berharap adanya pedoman yang lebih rinci terkait pajak dan biaya transaksi untuk meningkatkan daya saing dibanding pusat keuangan seperti Singapura atau Hong Kong.
Dari perspektif investor ritel, Duong Tien Nam, yang mengaku aktif di pasar sejak 2017, menyambut rencana bursa domestik berlisensi. Ia menilai perdagangan melalui bursa internasional selama ini membawa risiko hukum dan kekhawatiran keamanan. Dengan bursa yang berlisensi, ia berharap perlindungan hukum Vietnam lebih jelas, termasuk penyelesaian sengketa oleh otoritas berwenang dan pemantauan simpanan nasabah oleh bank kustodian.
Ke depan, Huy memperkirakan infrastruktur yang dibangun melalui program ini dapat menjadi fondasi bagi keuangan digital yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada perdagangan aset digital. Ia menyebut aplikasi blockchain di bidang logistik, manajemen rantai pasokan, dan keuangan hijau berpotensi berkembang dengan dukungan bursa utama. Dalam konteks tersebut, pergeseran dari pendekatan “larangan” menuju “program percontohan terkontrol” dipandang sebagai penanda perubahan kebijakan dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi digital.
