Kementerian Dalam Negeri menyiapkan proyek transformasi digital yang komprehensif dan tersinkronisasi dari tingkat pusat hingga daerah, dengan warga dan pelaku usaha sebagai pusat penyampaian layanan. Proyek ini diarahkan untuk membangun sistem administrasi yang profesional, modern, transparan, berbasis data, serta memiliki kemampuan analisis, peramalan, dan adaptasi yang fleksibel. Kementerian juga menargetkan menjadi sektor percontohan dalam transformasi digital penyampaian layanan publik.
Dalam peta jalan yang disusun, pada 2030 infrastruktur digital, data digital, platform digital, serta aplikasi bersama lintas sektor ditargetkan pada dasarnya selesai. Selanjutnya pada 2035, sistem administrasi digital dan model tata kelola modern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditargetkan terbentuk, terhubung, dan berkontribusi pada pengembangan pemerintahan digital. Pada 2045, Kementerian Dalam Negeri diarahkan beroperasi sepenuhnya pada platform digital cerdas yang bertumpu pada data cerdas dan teknologi digital.
Salah satu sasaran utama pada 2030 adalah memastikan 100% interaksi antara warga negara, pelaku usaha, dan lembaga administrasi di bidang Dalam Negeri dapat berlangsung lancar di lingkungan digital, dengan pengecualian konten yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Interaksi tersebut direncanakan berlangsung melalui portal/situs web elektronik, portal layanan publik, serta sistem informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penekanan pada ketepatan waktu, keamanan, dan kemudahan penyampaian hasil.
Dari sisi fondasi data, Kementerian menargetkan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur data serta platform digital. Seluruh basis data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditargetkan menerapkan model terpadu dan terpusat, sekaligus memastikan konektivitas dan berbagi data dengan Pusat Data Nasional sesuai jadwal yang direncanakan. Pengembangan gudang data terpusat juga diarahkan untuk menjamin konektivitas, interoperabilitas, dan berbagi data guna mendukung pengarahan, pengelolaan, penyelesaian prosedur administratif, serta layanan publik daring dengan kementerian, sektor, daerah, lembaga, organisasi, individu, dan pelaku usaha.
Kementerian juga menargetkan penyelesaian pembangunan dan pengoperasian basis data nasional tentang kader, pegawai negeri sipil, dan pegawai negeri, agar dapat melayani 100% tugas pengelolaan terkait. Selain itu, pembangunan dan pengoperasian Basis Data Jaminan Sosial Nasional ditargetkan memenuhi setidaknya 80% kebutuhan implementasi kebijakan jaminan sosial oleh otoritas berwenang.
Dalam penguatan layanan, Kementerian menargetkan pengembangan layanan publik daring yang komprehensif dengan orientasi berpusat pada warga dan pelaku usaha. Targetnya, 100% prosedur administrasi di bidang Dalam Negeri tersedia sebagai layanan publik daring yang komprehensif, terhubung dan terintegrasi dengan Portal Layanan Publik Nasional. Kementerian juga menargetkan 100% formulir elektronik untuk layanan publik daring memanfaatkan kecerdasan buatan dan asisten virtual guna membantu warga dan pelaku usaha dalam menjalankan prosedur administratif.
Di internal birokrasi, transformasi diarahkan untuk mendorong operasional lembaga manajemen negara di bidang Dalam Negeri dalam lingkungan elektronik. Kementerian menargetkan lebih dari 95% berkas kerja diproses secara elektronik dan menggunakan tanda tangan digital khusus pemerintah, termasuk mendorong pemrosesan berkas yang tergolong rahasia negara melalui sistem/jaringan yang sesuai ketentuan perlindungan rahasia negara. Target lain mencakup lebih dari 95% dokumen dan berkas kerja diproses sepenuhnya secara elektronik, serta lebih dari 95% proses bisnis inti direstrukturisasi, distandarisasi, didigitalisasi, dan dipindahkan ke lingkungan digital.
Kementerian juga menargetkan lebih dari 95% lembaga manajemen negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mengatur dan melaksanakan manajemen, pengarahan, operasi, dan pekerjaan dalam lingkungan elektronik melalui sistem informasi terpadu, platform digital, dan proses elektronik. Selain itu, lebih dari 95% keputusan manajemen ditargetkan dibuat berdasarkan analisis dan pemanfaatan data melalui sistem yang mendukung panduan dan operasional, untuk menjaga objektivitas, ketelitian ilmiah, dan efektivitas.
Untuk mendukung perubahan tersebut, peningkatan kapasitas digital aparatur menjadi salah satu fokus. Kementerian menargetkan 100% pejabat dan pegawai mahir menggunakan platform digital, sistem informasi, serta aplikasi bersama dalam memproses dan menyelesaikan prosedur administratif maupun menjalankan tugas profesional di lingkungan digital. Pada saat yang sama, aksesibilitas dan kemudahan penggunaan layanan bagi warga dan pelaku usaha juga ditargetkan meningkat, termasuk agar 100% warga dan pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses layanan publik daring secara lengkap—mulai dari pencarian informasi, pengajuan permohonan, pelacakan perkembangan, hingga penerimaan hasil.
Dalam kebijakan data, Kementerian menargetkan data yang 100% terbuka dan dibagikan, distandarisasi, diperbarui, serta dijamin dapat diakses, dimanfaatkan, dan digunakan kembali di lingkungan digital. Kementerian juga menargetkan 100% basis data ditinjau, distandarisasi, dan didefinisikan secara jelas sebagai data bersama dan data terbuka untuk mendukung manajemen negara, arahan, operasi, dan prosedur administratif, serta terhubung dan berbagi dengan kementerian, sektor, dan daerah lain. Dari data yang memenuhi syarat, setidaknya 70% ditargetkan dipublikasikan sebagai data terbuka yang dapat diakses dan digunakan warga, pelaku usaha, dan masyarakat; sementara 100% data terbuka yang dibagikan ditargetkan distandarisasi dan diperbarui secara berkala.
Di bidang identifikasi dan digitalisasi catatan, Kementerian mendorong identifikasi elektronik, otentikasi, dan digitalisasi catatan kepegawaian. Targetnya, 100% pejabat, pegawai negeri sipil, dan pegawai negeri memiliki identifikasi elektronik yang seragam, serta setidaknya 70% informasi dan catatan manajemen didigitalisasi, distandarisasi, dan disimpan terpusat dalam basis data Kementerian. Untuk kelompok sasaran kebijakan dalam lingkup pengelolaan negara, ditargetkan setidaknya 70% memiliki pengenal elektronik yang seragam dan setidaknya 70% informasinya didigitalisasi serta disimpan terpusat.
Dalam layanan jaminan sosial, Kementerian mendorong pembayaran non-tunai. Targetnya, setidaknya 75% penerima manfaat kebijakan jaminan sosial menerima tunjangan rutin melalui metode non-tunai, disertai penerapan solusi untuk memperluas akses pembayaran non-tunai bagi kelompok sasaran lainnya.
Aspek kualitas layanan juga menjadi sasaran. Kementerian menargetkan setidaknya 95% warga dan pelaku usaha menilai prosedur memuaskan, serta setidaknya 95% menyatakan tingkat kepuasan tinggi atau lebih tinggi saat menggunakan prosedur administrasi daring dan layanan publik di bidang Dalam Negeri.
Di sisi keamanan, Kementerian menargetkan 100% sistem informasi dan basis data di bawah pengelolaannya diidentifikasi dan disetujui tingkat keamanan informasinya, serta menerapkan langkah-langkah keamanan sesuai tingkat tersebut, dengan pemantauan dan operasi yang aman serta berkelanjutan. Seluruh sistem informasi penting ditargetkan diamankan melalui model keamanan siber berlapis yang terhubung dan berbagi informasi pemantauan dengan sistem operasi keamanan siber nasional, termasuk kemampuan deteksi, peringatan, dan penanganan insiden secara cepat. Selain itu, 100% data, catatan, dan dokumen elektronik—termasuk yang rahasia dan sensitif—ditargetkan terlindungi sepanjang siklus pemrosesan untuk mencegah kehilangan dan kebocoran data, dengan penilaian berkala terhadap keamanan siber dan keselamatan data di seluruh sektor.
Untuk tahap lanjutan, Kementerian menargetkan penerapan asisten virtual dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan serta peramalan kebutuhan prosedur administratif pada 2035. Dengan berangkat dari capaian 2030, target 2035 diarahkan agar tujuan utama dapat dicapai pada tingkat tinggi mendekati 100% guna memastikan operasi yang stabil, sinkron, dan berkelanjutan dengan akurasi prediksi yang tinggi. Pada fase ini, prosedur administratif dan layanan publik daring ditargetkan tersedia secara proaktif dan otomatis berbasis data digital, sehingga warga dan pelaku usaha tidak perlu berulang kali mengirim dokumen. Pemanfaatan asisten virtual dan kecerdasan buatan juga diarahkan untuk mendukung pengelolaan permintaan prosedur administratif dan personel publik, termasuk pengaturan optimal struktur dan perangkat organisasi.
Dalam visi 2045, transformasi digital di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diarahkan berkontribusi pada penguatan sistem kebijakan sosial yang komprehensif, berkelanjutan, progresif, dan adil, serta menjamin keamanan dan kesejahteraan sosial. Pada tahap ini, pengelolaan, pengarahan, dan operasional ditargetkan didukung analitik data, asisten virtual, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, sementara sebagian besar proses bisnis inti ditargetkan sangat otomatis dan berjalan lancar di lingkungan digital dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data.
