Pembangunan infrastruktur logistik dinilai semakin menentukan daya saing daerah di tengah kompetisi ekonomi global yang kian terintegrasi. Di Provinsi Jambi, wacana relokasi Bandara Sultan Thaha dan Pelabuhan Talang Duku kembali mengemuka seiring keterbatasan dua simpul logistik utama tersebut yang disebut mulai menghambat pengembangan wilayah.
Jambi memiliki modal sumber daya alam yang besar, mulai dari minyak dan gas bumi, batu bara, kelapa sawit, hasil pertanian, hingga potensi kelautan dan perikanan. Secara geografis, provinsi ini berada di jalur tengah Sumatera dan berhadapan dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka, sehingga dipandang strategis untuk dikembangkan sebagai simpul logistik regional sekaligus koridor distribusi nasional.
Namun, sistem logistik di Jambi disebut masih terfragmentasi, terbatas, dan belum cukup adaptif terhadap dinamika industri modern. Kondisi itu diperparah oleh keterbatasan teknis, ruang, ekologis, dan sosial pada Bandara Sultan Thaha serta Pelabuhan Talang Duku.
Bandara Sultan Thaha yang berada di pusat Kota Jambi menghadapi tekanan ruang yang besar. Bandara ini dikepung permukiman padat, fasilitas umum, serta arus lalu lintas yang terus meningkat, sementara peluang ekspansi fisik dinilai nyaris tidak tersedia. Kedekatan dengan kawasan padat penduduk juga memunculkan kekhawatiran terkait aspek keamanan penerbangan.
Sementara itu, Pelabuhan Talang Duku menghadapi persoalan yang lebih kompleks karena lokasinya berada dalam kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Aktivitas pelabuhan di area tersebut dinilai berisiko mengganggu upaya konservasi situs, sekaligus memicu persoalan sosial-ekologis seperti polusi, kebisingan, limbah, dan lalu lintas kendaraan berat yang melintasi permukiman.
Dalam konteks tersebut, relokasi dua infrastruktur itu dipandang bukan sekadar pemindahan fisik, melainkan bagian dari upaya transformasi sistem logistik agar lebih modern dan terintegrasi. Wacana ini juga dikaitkan dengan kebutuhan menyiapkan Jambi menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang, termasuk agenda Indonesia Emas 2045.
Salah satu gagasan yang muncul adalah relokasi bandara ke kawasan Ujung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan ini disebut memiliki lahan yang luas, minim gangguan permukiman, serta akses ke laut. Dalam skema Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS), Ujung Jabung sebelumnya dirancang sebagai pelabuhan samudra, dengan akses yang mengarah ke Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.
Penempatan bandara baru di kawasan tersebut diproyeksikan dapat membuka konektivitas udara langsung, mendukung pariwisata, serta menunjang ekspor komoditas unggulan dan produk hilirisasi. Gagasan itu juga menempatkan bandara sebagai simpul ekonomi yang memungkinkan pengembangan kawasan penunjang seperti zona bea cukai dan pusat logistik berikat.
Adapun relokasi pelabuhan utama diusulkan ke Muara Sabak. Lokasi ini dinilai lebih jauh dari permukiman dan kawasan cagar budaya, sehingga disebut berpotensi mengurangi tekanan sosial-ekologis. Pelabuhan di Muara Sabak juga diproyeksikan terintegrasi dengan kawasan industri terpadu berbasis sumber daya alam, dengan tujuan mendorong hilirisasi komoditas di dalam provinsi.
Pengembangan pelabuhan besar yang terkoneksi dengan kawasan industri disebut dapat membuka peluang pengolahan komoditas seperti gas alam, karet, CPO, batu bara, dan hasil perikanan di Jambi. Selain menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja, langkah ini dipandang dapat menekan biaya logistik.
Wacana relokasi menguat seiring pandangan bahwa menunda keputusan akan memperpanjang beban pada infrastruktur yang dinilai tidak lagi memadai untuk kebutuhan masa depan. Selain risiko biaya sosial dan ekologis yang meningkat, keterlambatan juga dikhawatirkan membuat Jambi tertinggal ketika daerah dan negara lain mempercepat pembenahan sistem logistik dengan pendekatan konektivitas global dan keberlanjutan.
Dengan sumber daya alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis, Jambi disebut memiliki prasyarat untuk memperkuat peran dalam peta logistik nasional dan regional. Namun, realisasi peluang tersebut dinilai bergantung pada keberanian mengambil keputusan dan menata ulang arah pembangunan logistik agar lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.
