Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menyatakan dukungan terhadap rencana pemberlakuan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah strategis, bukan sekadar soal kenyamanan kerja. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan domestik dan melakukan efisiensi anggaran negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Iwan mengaitkan kebutuhan efisiensi tersebut dengan ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat yang dinilai berpotensi memicu lonjakan harga energi dunia. Dalam situasi itu, ia menilai Jawa Barat perlu melakukan terobosan administratif guna menekan ketergantungan konsumsi energi dan bahan bakar minyak (BBM) di sektor birokrasi.
“Kebijakan WFH ini harus kita dukung sebagai bagian dari tindak lanjut efisiensi birokrasi yang diminta pusat. Di tengah ancaman krisis energi global, setiap liter BBM yang bisa kita hemat dari mobilitas ASN sangatlah berarti,” kata Iwan, Jumat, 27 Maret 2026.
Iwan menyoroti besarnya jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai faktor penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ASN di Pemprov Jabar tercatat lebih dari 33.000 orang yang mencakup PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan jumlah tersebut, Jawa Barat dipandang berpotensi menjadi “laboratorium” nasional bagi kebijakan WFH.
Ia menilai, apabila ribuan ASN dapat bekerja efektif dari rumah, penghematan biaya listrik dan operasional kantor di berbagai wilayah Jawa Barat dapat memberi dampak signifikan terhadap efisiensi keuangan negara. Namun, ia menegaskan pengawasan harus diperketat melalui sistem Global Positioning System (GPS) dan absensi digital agar pelaksanaan WFH tidak mengurangi kesiapsiagaan layanan publik.
“Kita ingin ASN Jabar menjadi contoh bahwa kerja jarak jauh justru meningkatkan disiplin karena fokus pada hasil (output). DPRD akan terus memantau apakah kebijakan ini benar-benar menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan atau justru sebaliknya,” ujarnya.
Selain penghematan energi, kebijakan WFH juga diharapkan membantu mengurai kemacetan di wilayah Bandung Raya dan menekan polusi udara. Pengurangan mobilitas harian puluhan ribu pegawai dinilai berpotensi memberi dampak lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.
Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa transformasi kerja jarak jauh tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan WFH bukan berarti libur, melainkan pemindahan ruang kerja dengan tuntutan hasil tetap maksimal demi menjaga stabilitas layanan di daerah. Ia juga menekankan perlunya sistem digital yang mumpuni agar kinerja ASN terukur secara transparan dan masyarakat tidak dirugikan ketika memerlukan layanan administratif yang mendesak.
Sejalan dengan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan Jawa Barat perlu menjadi garda terdepan dalam normalisasi kerja jarak jauh untuk menjaga kesehatan APBD. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah konkret untuk mengalihkan anggaran operasional yang tidak mendesak ke sektor produktif lainnya.
“WFH di Jabar sebenarnya sudah mulai berjalan. Dengan skema ini, kita bisa menurunkan anggaran listrik, penggunaan internet, telepon, hingga air di gedung-gedung pemerintahan. Ini adalah respon nyata terhadap kondisi fiskal yang menuntut kita untuk lebih hemat dan efisien,” kata Dedi dalam pernyataannya.
Dedi menjelaskan skema yang diterapkan di Pemprov Jabar diatur secara bergiliran untuk menjaga keseimbangan. ASN tetap diwajibkan bekerja dari kantor (WFO) pada awal pekan untuk koordinasi, sementara WFH diberlakukan pada hari-hari tertentu dengan pengawasan ketat dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari pemerintah pusat, kebijakan efisiensi ini disebut memperoleh payung kesepakatan melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menyatakan kebijakan WFH minimal satu hari dalam sepekan bagi ASN telah menjadi kesepakatan nasional untuk menekan konsumsi energi nasional dan mengurangi beban subsidi BBM. Ia menilai pemerintah daerah tidak perlu ragu mengeksekusinya karena infrastruktur digital dinilai lebih siap dibandingkan masa pandemi.
“Nggak masalah bagi saya, karena ini bukan pengalaman pertama. Waktu zaman COVID bahkan WFO hanya 25 persen dan layanan tetap jalan. Kami pastikan WFH satu hari sepekan ini tinggal dilaporkan ke Presiden untuk kemudian diresmikan secara nasional,” ujar Tito di Jakarta.
