Serangkaian perubahan besar kebijakan pajak yang disiapkan Vietnam untuk periode 2025—mulai dari amandemen dan penambahan sejumlah undang-undang hingga penerbitan aturan pelaksana—menjadi perhatian publik dan komunitas bisnis. Penyesuaian ini diproyeksikan memengaruhi kegiatan produksi dan usaha, sekaligus membentuk struktur penerimaan anggaran dalam jangka menengah dan panjang.

Dalam wawancara, Wakil Menteri Keuangan Cao Anh Tuan menjelaskan bahwa reformasi pajak tidak semata-mata ditujukan untuk menaikkan penerimaan, melainkan memperluas basis pajak dan mendorong sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Ia juga memaparkan dampak kebijakan penghapusan pajak sekaligus bagi usaha rumah tangga serta kenaikan ambang batas penghasilan tidak kena pajak menjadi 500 juta VND per tahun yang akan berlaku mulai 2026.

Menurut Cao Anh Tuan, Kementerian Keuangan berpegang pada kebijakan dan arahan Partai dan Negara serta target Strategi Reformasi Sistem Pajak hingga 2030. Pemerintah, kata dia, telah mengajukan sejumlah undang-undang perpajakan penting kepada Majelis Nasional, termasuk Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan, Undang-Undang Administrasi Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pribadi yang direvisi, dan Undang-Undang Pajak Konsumsi Khusus. Pemerintah juga mengajukan Undang-Undang No. 90/2025/QH15 yang mengubah dan menambah sejumlah pasal dari delapan undang-undang, termasuk ketentuan terkait pajak ekspor-impor dan pajak pertambahan nilai, beserta aturan pelaksanaannya.

Ia menyatakan, reformasi dan penyesuaian kebijakan pajak tersebut ditujukan untuk membantu mengatasi kesulitan, mendukung pemulihan dan pengembangan produksi-usaha, mendorong sains dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital. Pemerintah juga menargetkan terciptanya lingkungan bisnis yang lebih transparan guna meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perpajakan.

Selain itu, melalui perubahan undang-undang, pemerintah berupaya mengatasi kekurangan dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pajak pada periode sebelumnya. Langkah ini diharapkan mendorong reformasi prosedur administrasi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak negara.

Menatap 2026—yang disebut sebagai tahun pertama pelaksanaan Resolusi Kongres Nasional ke-14 Partai Komunis Vietnam—Cao Anh Tuan menilai ekonomi domestik akan menghadapi tantangan berupa tekanan inflasi, fluktuasi geopolitik global, serta hambatan perdagangan baru. Namun, ia juga melihat peluang dari pemulihan arus masuk investasi asing langsung (FDI), proses transformasi digital nasional, dan pendalaman perjanjian perdagangan bebas (FTA) generasi baru.

Dalam konteks itu, Kementerian Keuangan menyusun Strategi Reformasi Sistem Pajak hingga 2030 dan menyerahkannya kepada Perdana Menteri untuk disetujui. Strategi tersebut menempatkan perluasan basis pajak, pengembangan sumber pendapatan yang terkait dengan pembukaan potensi sumber daya, serta penciptaan kondisi yang menguntungkan bagi produksi dan pengembangan bisnis sebagai tujuan utama reformasi.

Kementerian Keuangan juga menyatakan akan terus meneliti dan melaporkan solusi reformasi sistem pajak untuk menata kembali sumber penerimaan anggaran negara agar lebih berkelanjutan, menyeimbangkan pajak tidak langsung dan pajak langsung, serta menerapkan kebijakan fiskal yang proaktif, fleksibel, dan terfokus.

Prioritas jangka pendek, kata Cao Anh Tuan, adalah melanjutkan implementasi solusi pajak, biaya, dan pungutan yang telah diterbitkan otoritas berwenang guna mendukung bisnis memperluas produksi dan usaha, sekaligus meningkatkan permintaan agregat. Di saat yang sama, pemerintah akan mendorong modernisasi pengelolaan penerimaan dan transformasi digital di sektor perpajakan.

Terkait kebijakan untuk usaha rumah tangga, Cao Anh Tuan menjelaskan bahwa pada 10 Desember 2025 Majelis Nasional mengesahkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pribadi yang telah direvisi. Regulasi itu menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak untuk rumah tangga dan usaha perorangan menjadi 500 juta VND per tahun, serta mengizinkan jumlah tersebut dikurangkan sebelum menghitung pajak berdasarkan persentase pendapatan.

Ia menyebut penghapusan pajak sekaligus untuk usaha rumah tangga mulai 2026 dan kenaikan ambang batas penghasilan tidak kena pajak sebagai reformasi kebijakan besar yang sejalan dengan orientasi pengembangan sektor ekonomi swasta. Kebijakan ini dinilai akan mengurangi beban pajak bagi usaha kecil, lebih mencerminkan biaya dan standar hidup saat ini, serta ditujukan untuk menciptakan keadilan dalam pengaturan pendapatan.

Meski begitu, Cao Anh Tuan mengakui bahwa pada tahap awal, penyesuaian tersebut dapat menyebabkan penurunan penerimaan anggaran pada 2026. Namun, dalam jangka panjang, ia menilai kebijakan ini akan mendorong transparansi, modernisasi administrasi pajak, dan memacu bisnis untuk meningkatkan investasi, sehingga membantu menumbuhkan sumber penerimaan yang lebih berkelanjutan.

Ia menambahkan, kenaikan ambang batas dari 200 juta VND per tahun menjadi 500 juta VND per tahun akan mengurangi jumlah rumah tangga dan usaha perorangan yang dikenakan pajak. Dengan demikian, kewajiban pajak dan prosedur administrasi terkait juga berkurang. Hanya rumah tangga dan usaha perorangan dengan pendapatan tahunan di atas 500 juta VND yang akan memiliki kewajiban pajak.

Menurutnya, kebijakan tersebut memberi ruang keuangan lebih besar bagi pelaku usaha untuk memutar modal dan berinvestasi kembali guna memperluas produksi dan kegiatan usaha. Selain dampak finansial, pengurangan kewajiban juga dipandang menekan biaya kepatuhan, termasuk biaya deklarasi, pembayaran, penyelesaian, serta waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban kepada anggaran negara.

Cao Anh Tuan menyebut penyesuaian ambang batas penghasilan tidak kena pajak itu juga dibuat konsisten dengan kebijakan pajak pertambahan nilai dengan menyamakan ambang batas pendapatan tahunan untuk produsen dan bisnis rumah tangga serta perorangan. Menurutnya, penyelarasan ini bertujuan menyederhanakan kebijakan dan mempermudah pelaksanaan.

Ia mengatakan Kementerian Keuangan sedang menyusun pedoman bagi usaha rumah tangga dan pemilik usaha perorangan untuk menyederhanakan regulasi, mengurangi prosedur administrasi, dan menekan biaya kepatuhan. Langkah ini ditujukan untuk membantu pemulihan dan pengembangan kegiatan produksi dan usaha.

Menjawab pertanyaan soal risiko beban pajak yang dapat dibebankan kepada pekerja atau menekan produksi, Cao Anh Tuan menegaskan bahwa revisi kebijakan pajak, biaya, dan pungutan selama ini tidak menitikberatkan pada peningkatan penerimaan. Fokusnya, kata dia, adalah mencakup seluruh sumber pendapatan secara komprehensif, mempersempit area yang sebelumnya terabaikan atau belum diatur memadai, sekaligus menyesuaikan kebijakan untuk menurunkan tarif pajak dan menaikkan ambang batas pajak. Menurutnya, pendekatan ini bertujuan memperluas sumber penerimaan secara tepat sambil meminimalkan tambahan beban bagi bisnis dan individu.

Ia juga menyatakan bahwa dalam kondisi ekonomi yang masih menantang, Kementerian Keuangan telah memberi masukan kepada otoritas berwenang dan, sesuai kewenangannya, mengeluarkan solusi dukungan terkait pajak, biaya, dan pungutan. Langkah tersebut disebut diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mendukung pemulihan dan pengembangan produksi-usaha, serta menciptakan ruang untuk mempertahankan dan memperluas penerimaan anggaran secara berkelanjutan.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan melanjutkan kajian dan menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk dilaporkan kepada Majelis Nasional terkait penyempurnaan undang-undang perpajakan. Arah yang disebutkan mencakup perluasan basis pajak, pengembangan sumber pendapatan berkelanjutan, penyelarasan pajak langsung dan tidak langsung, serta pemanfaatan pajak atas aset dan sumber daya secara lebih efektif, seiring penerapan kebijakan fiskal yang proaktif dan fleksibel.