Asian Development Bank (ADB) menilai gangguan pasokan dan harga energi akibat konflik di Timur Tengah berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi serta mendorong inflasi di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik. Dampak tersebut diperkirakan merambat melalui kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok dan perdagangan, serta pengetatan kondisi keuangan.
Selain itu, ADB menyoroti potensi imbas pada sektor pariwisata dan arus pengiriman uang (remittances). Kepala Ekonom ADB Albert Park mengatakan besaran dampak sangat bergantung pada lamanya disrupsi energi berlangsung.
“Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang diperkirakan menurun hingga 1,3 poin persentase pada 2026-2027. Sedangkan inflasi akan meningkat 3,2 poin persentase jika disrupsi energi berlangsung lebih dari setahun,” ujar Park pada Jumat, 27 Maret 2026.
ADB menjelaskan, dalam skenario konflik yang berlangsung singkat, tekanan harga energi dinilai dapat mereda relatif cepat. Namun, jika disrupsi berkepanjangan, dampak terhadap pertumbuhan dan inflasi diperkirakan lebih besar.
Menurut kajian tersebut, penurunan pertumbuhan paling berat berpotensi dirasakan oleh perekonomian kawasan Asia Tenggara dan Pasifik yang sedang berkembang. Sementara itu, kenaikan inflasi diperkirakan paling tinggi terjadi di kawasan Asia Selatan.
Park menekankan pemerintah perlu memprioritaskan langkah untuk meredam ketegangan pasar dan melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan, sembari menyiapkan kebijakan yang memperkuat ketahanan dalam jangka panjang.
Dalam rekomendasinya, ADB mengusulkan empat langkah. Pertama, kebijakan sebaiknya berfokus pada stabilisasi, bukan menekan sinyal harga. ADB menilai membiarkan kenaikan harga lewat setidaknya sebagian dapat mendorong penghematan energi, termasuk mempercepat peralihan ke sumber bahan bakar lain dan investasi pada energi alternatif. Sebaliknya, pengendalian harga secara luas atau subsidi umum dinilai berisiko mendistorsi insentif dan menunda penyesuaian.
Kedua, dukungan fiskal—bila diperlukan—perlu bersifat terarah dan memiliki batas waktu yang jelas, dengan prioritas pada rumah tangga rentan dan sektor yang paling terdampak.
Ketiga, bank sentral disarankan memusatkan perhatian pada pembatasan volatilitas pasar yang berlebihan sambil memantau ekspektasi inflasi. ADB menekankan pentingnya dukungan likuiditas yang terarah untuk menjaga kelancaran fungsi pasar.
Keempat, pemerintah dianjurkan membatasi permintaan energi secara layak melalui langkah-langkah praktis, seperti menetapkan batas suhu pendingin udara, mematikan penerangan yang tidak penting, mengarusutamakan penghematan listrik pada jam-jam sibuk, serta menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau jadwal kerja bergiliran. Pemerintah juga dapat memberi insentif penggunaan angkutan umum atau menerapkan hari tanpa kendaraan bermotor pada hari libur nasional.
