Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah gejolak perang di Timur Tengah. Ia menilai situasi saat ini jauh berbeda dibandingkan krisis yang terjadi pada 1998.
Dalam media briefing bersama media internasional pada Senin (13/4/2026), Airlangga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tertinggi di antara negara-negara anggota G20. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat 5,11% (year on year/yoy), berada di bawah India. Sementara defisit fiskal tetap dijaga di bawah 3%, yakni 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurut Airlangga, tingkat defisit tersebut relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara G20 lain, seperti India (4%), Prancis (4,4%), dan Amerika Serikat (6,3%). Ia juga memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat tumbuh di atas 5,3%, dengan capaian kuartal I sekitar 5,5%.
Ia menambahkan, proyeksi pertumbuhan Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, yakni di kisaran 2,6% hingga 3,3%.
Airlangga juga menyebut Indonesia termasuk negara dengan risiko rendah mengalami resesi. Mengutip laporan Bloomberg, peluang Indonesia terkena resesi disebut sekitar 5%. Sebagai perbandingan, peluang resesi di Brasil dan China masing-masing 15%, sementara Jepang dan Amerika Serikat berada di kisaran 30%.
Ia menilai ketahanan ekonomi Indonesia ditopang konsumsi domestik yang berkontribusi hingga 54% terhadap PDB, serta didukung ketahanan pangan dan energi. Dari sisi pangan, Airlangga menyebut Indonesia telah mencapai swasembada beras sejak 2025. Produksi beras disebut mencapai 34,7 juta ton, dengan stok Perum Bulog 4,6 juta ton per 8 April 2026, yang diklaim sebagai tertinggi sepanjang sejarah.
Dari sisi energi, pemerintah disebut akan mendorong kebijakan B50, pengembangan energi surya, serta peningkatan kapasitas kilang minyak.
Airlangga menyatakan APBN berperan sebagai peredam guncangan ekonomi melalui berbagai program bantuan sosial. Hal itu ditopang oleh peningkatan penerimaan pajak yang hingga Maret 2026 mencapai Rp462,7 triliun atau tumbuh 14,3% (yoy). Dengan kondisi tersebut, defisit APBN dinilai masih terkendali. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit APBN pada kuartal I/2026 tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.
Dari sisi pembiayaan, kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) disebut sekitar 12% sehingga dinilai dapat mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Rasio utang pemerintah berada di level 40,46% terhadap PDB atau sekitar Rp9.637,9 triliun, dengan mayoritas berasal dari pembiayaan domestik.
Airlangga juga menyampaikan cadangan devisa Indonesia berada di sekitar US$148,2 miliar atau setara enam bulan impor. Dari sisi kesejahteraan, ia melaporkan tingkat kemiskinan turun hingga di bawah 10% menjadi 8,25%, rasio gini membaik menjadi 0,363, dan tingkat pengangguran ditekan ke 4,7%.
