Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan investor global masih mengakui ketangguhan fundamental ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, dua pengakuan internasional yang terbit dalam rentang waktu kurang dari sepekan memperkuat pandangan pelaku pasar dan lembaga multilateral terhadap daya tahan ekonomi nasional.
Salah satu pengakuan tersebut datang dari Bank Pembangunan Asia (ADB) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil pada 5,2 persen pada 2026 dan 2027, meningkat dari realisasi 5,1 persen pada 2025. Proyeksi itu tercantum dalam laporan ADB April 2026 berjudul The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and the Pacific.
Dalam laporan yang sama, ADB memperkirakan pertumbuhan Indonesia berada di atas rata-rata subkawasan Asia Tenggara yang diproyeksikan sebesar 4,7 persen pada 2026. ADB menilai permintaan domestik yang tetap kuat, inflasi yang terjaga di kisaran 2,5 persen sesuai target pemerintah, serta kebijakan moneter yang terkalibrasi menjadi pilar utama yang menopang kinerja ekonomi Indonesia.
ADB juga mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan. Faktor ini didukung peningkatan produktivitas sektor pertanian serta momentum musiman Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, pembangunan infrastruktur publik yang berlanjut dan meningkatnya investasi sektor swasta, khususnya di sektor hilirisasi, turut memperkuat pertumbuhan.
Dari sisi eksternal, arus masuk penanaman modal asing yang dinilai tetap solid disebut membantu pembiayaan eksternal sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar. Sementara itu, kebijakan fiskal yang terarah dinilai berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung investasi.
Pengakuan internasional lainnya datang dari lembaga indeks global FTSE Russell yang pada 7 April 2026 mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market. FTSE Russell juga tidak memasukkan Indonesia dalam daftar pemantauan (watch list) untuk potensi penurunan status.
Airlangga menilai sinyal tersebut muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah, volatilitas harga energi, serta ketegangan perdagangan internasional yang menekan sejumlah negara di kawasan. Ia menambahkan, penilaian FTSE Russell mencerminkan kemajuan reformasi struktural di pasar modal Indonesia.
FTSE Russell menyoroti implementasi delapan rencana aksi percepatan reformasi, termasuk peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor, penetapan batas minimum free float sebesar 15 persen, serta penerapan mekanisme peringatan dini High Shareholding Concentration (HSC). Airlangga menyebut status Indonesia yang sejajar dengan China dan India dalam klasifikasi FTSE mempertegas arah pasar modal nasional menuju standar tata kelola dan transparansi global.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif penilaian tersebut dan menilai reformasi yang berjalan menunjukkan progres yang positif serta kredibel di mata penyedia indeks global.
Pemerintah memandang kedua pengakuan internasional itu sebagai validasi atas arah kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara konsisten, yakni memelihara permintaan domestik, memperkuat fondasi fiskal, menjaga kredibilitas moneter, serta melanjutkan reformasi struktural pasar keuangan.
Airlangga menegaskan bahwa di tengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan, stabilitas fundamental domestik dinilai menjadi jangkar untuk menjaga kepercayaan investor jangka panjang. Pemerintah juga menyatakan komitmen untuk mempercepat reformasi, termasuk dalam rangka mempersiapkan review kuartalan FTSE Russell pada Juni 2026 serta review MSCI pada Mei 2026.
