Jakarta — Sejumlah pemangku kepentingan menilai guncangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu dijadikan momentum untuk mempercepat reformasi tata kelola pasar keuangan. Pembenahan ini dipandang penting agar fondasi ekonomi nasional semakin kokoh dan tidak mudah terpengaruh tekanan eksternal.
Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan perbaikan sistem merupakan kebutuhan mendesak yang harus dilakukan terlepas ada tidaknya gejolak pasar. Menurutnya, pembenahan tidak semata untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat.
Edy menilai gejolak di pasar tidak bisa dipahami hanya sebagai dinamika finansial. Ia menyoroti penurunan peringkat oleh sejumlah lembaga internasional yang, menurutnya, memunculkan pertanyaan mengenai kepentingan di balik standar global. Ia menyebut penilaian lembaga asing seperti MSCI dan Moody’s menjadi faktor yang memengaruhi persepsi terhadap Indonesia, sekaligus mengundang pertanyaan tentang standar yang digunakan dan kepentingan yang menyertainya.
Selain itu, Edy mempertanyakan relevansi saham-saham yang terdampak terhadap masyarakat luas. Ia menilai perlu dilihat apakah gejolak tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau lebih terkait kepentingan segelintir pihak.
Pandangan serupa disampaikan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Mervin Goklas Hamonangan. Ia menilai hegemoni aset keuangan global masih kuat, sementara keputusan negara-negara utama cenderung berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampaknya terhadap negara berkembang yang dinilainya lebih rapuh.
Mervin mencontohkan peristiwa taper tantrum pada 2013 yang memicu arus modal keluar, pelemahan rupiah, hingga koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Situasi tersebut bahkan mendorong Bank Indonesia menaikkan suku bunga, sehingga pertumbuhan ekonomi ikut tertahan.
Pengalaman itu, menurutnya, menunjukkan keterkaitan erat antara geopolitik dan geoekonomi. Karena itu, penguatan tata kelola, transparansi, serta penguatan basis investor domestik dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi Indonesia di tengah kompetisi global.
