Jakarta — Sejumlah pemangku kepentingan menilai guncangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu dijadikan momentum untuk mempercepat reformasi tata kelola pasar keuangan. Upaya ini dipandang penting agar fondasi ekonomi nasional semakin kokoh dan tidak mudah terpengaruh tekanan eksternal.
Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menyebut pembenahan sistem sebagai kebutuhan mendesak. Menurutnya, perbaikan tata kelola tetap harus dilakukan terlepas ada atau tidaknya gejolak di pasar. “Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” kata Edy.
Edy menilai gejolak pasar tidak bisa dipahami semata sebagai dinamika finansial. Ia menyoroti penurunan peringkat oleh sejumlah lembaga internasional yang, menurutnya, memunculkan pertanyaan mengenai kepentingan di balik standar global. “Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat. Standar siapa? Untuk kepentingan siapa standar itu? Tidak ada yang bebas nilai, bebas kepentingan,” tuturnya.
Ia juga mempertanyakan relevansi saham-saham yang terdampak terhadap kepentingan masyarakat luas. “Saham-saham yang terguncang itu apakah terkait hajat hidup orang banyak? Apakah saham itu terkait kepentingan segelintir orang saja,” kata Edy.
Pandangan serupa disampaikan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan. Ia menilai hegemoni aset keuangan global masih kuat, sementara keputusan negara-negara utama cenderung berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampaknya terhadap negara berkembang. “Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” ujarnya.
Mervin mencontohkan gejolak taper tantrum pada 2013 yang memicu arus modal keluar, pelemahan rupiah, hingga koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Situasi tersebut, menurutnya, sempat mendorong Bank Indonesia menaikkan suku bunga sehingga pertumbuhan ekonomi ikut tertahan.
Pengalaman itu menunjukkan keterkaitan erat antara geopolitik dan geoekonomi. Karena itu, penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, serta penguatan basis investor domestik dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi Indonesia di tengah kompetisi global.
