Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Syukriy, menilai menjaga “kesehatan” tata kelola keuangan negara bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama bagi keberlanjutan pemerintahan. Menurut dia, kualitas pengelolaan keuangan menentukan apakah anggaran benar-benar kembali kepada publik dalam bentuk layanan yang adil dan berkualitas.
Syukriy menyebut problem klasik dalam birokrasi antara lain lemahnya sistem pengendalian internal dan belum meratanya kapasitas aparatur. Ia menilai prosedur yang berlapis tanpa pengawasan yang efektif justru dapat membuka celah manipulasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya reformasi sistem, mulai dari perencanaan anggaran berbasis kinerja hingga pelaporan keuangan yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time.
Ia juga menyoroti peran digitalisasi sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi. Menurutnya, sistem keuangan berbasis elektronik dapat meminimalkan intervensi manual dan mempercepat proses audit. Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi bukan solusi tunggal.
“Tanpa budaya integritas, secanggih apa pun sistem yang digunakan tetap berisiko disalahgunakan,” kata Syukriy.
Selain pembenahan sistem, Syukriy menekankan perlunya penguatan mekanisme audit, baik internal maupun eksternal. Ia memandang audit tidak semata rutinitas administratif, melainkan alat diagnosis dini untuk mendeteksi potensi risiko. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran, menurut dia, dapat membantu pemerintah memperbaiki kebijakan sebelum persoalan membesar.
Syukriy turut mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan anggaran. Ia menilai keterbukaan informasi yang mudah diakses dan dipahami akan memperkuat kontrol sosial. “Masyarakat yang terinformasi adalah mitra strategis dalam menjaga keuangan negara,” ujarnya.
Di tengah tuntutan efisiensi dan percepatan pembangunan, Syukriy mengingatkan agar birokrasi tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian. Ia menilai reformasi tata kelola perlu menyentuh desain insentif dan sanksi, termasuk memberi penghargaan bagi aparatur yang berintegritas serta menindak tegas pelanggaran.
Bagi Syukriy, menjaga kesehatan tata kelola keuangan bukan hanya soal pencegahan korupsi, melainkan memastikan anggaran dikelola sebagai amanah publik. “Keuangan negara adalah amanah. Ketika dikelola dengan baik, ia menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
