Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan sebagian proyek hilirisasi tahap pertama telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara proyek lainnya dijadwalkan mulai direalisasikan pada bulan depan. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, dan dikutip Sabtu (28/03/2026).
Bahlil melaporkan, dari total 20 proyek hilirisasi tahap pertama, implementasi sudah berjalan dengan sebagian proyek memasuki tahap awal konstruksi. Adapun proyek yang belum dimulai disebut akan segera menyusul dalam waktu dekat.
Pemerintah menegaskan percepatan hilirisasi dan penguatan ketahanan energi menjadi strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional. Dalam pertemuan tersebut, dibahas langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan terhadap impor energi.
Selain 20 proyek tahap pertama, Bahlil menyebut pemerintah juga menyiapkan tambahan 13 item hilirisasi dengan nilai investasi sekitar Rp239 triliun yang akan dibahas untuk finalisasi. “Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” kata Bahlil.
Di sektor energi, pemerintah mendorong optimalisasi potensi domestik untuk memperkuat swasembada energi. Fokus pengembangan diarahkan pada etanol serta biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) guna menekan ketergantungan impor. “Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO,” ujarnya.
Bahlil juga melaporkan perkembangan harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Ia menegaskan hingga kini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, sembari pemerintah memantau dinamika pasar global.
Meski demikian, pemerintah membuka ruang relaksasi produksi batu bara dan nikel dengan pendekatan terukur. Menurut Bahlil, relaksasi harus dilakukan secara terbatas agar tidak memicu kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga global. “Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga,” katanya.
Pemerintah juga memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel. Bahlil menyebut kebijakan itu dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai yang lebih optimal dari pemanfaatan mineral strategis. “Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara. Ia mengatakan sumber daya alam diposisikan sebagai aset strategis nasional yang harus memberi manfaat optimal bagi penerimaan negara, termasuk mencari sumber pendapatan di sektor mineral yang dinilai selama ini belum adil bagi negara.
Menurut Bahlil, tahun 2026 menjadi momentum penting dalam pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah menargetkan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada volume produksi, tetapi juga peningkatan nilai tambah. “Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” tegasnya.
