Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menyelenggarakan Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta penyelarasan rencana aksi pengembangan kawasan strategis/pusat pertumbuhan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Kegiatan ini berlangsung di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Senin (28/10/2024).
Kepala Bappedalitbang Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya perencanaan berkualitas sebagai fondasi pencapaian kinerja pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Leonard, kerangka ekonomi makro daerah dan kebijakan fiskal merupakan bagian penting dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan.
Leonard menjelaskan, Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal tahun 2025 menjadi gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun 2025, yang disebutnya sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menambahkan, instrumen tersebut digunakan untuk mengukur capaian kinerja perekonomian daerah dan menjadi acuan proyeksi ke depan. Karena itu, penetapan target kerangka ekonomi makro daerah perlu diperkuat dengan kemampuan analisis serta metode perhitungan yang tepat.
Leonard juga menyinggung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025–2045 yang menetapkan tema pembangunan wilayah Pulau Kalimantan sebagai Super Hub Ekonomi dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai penggeraknya. Ia menyampaikan harapan agar IKN dapat mendorong perekonomian Indonesia lebih inklusif dan memperkuat rantai nilai domestik di Kawasan Timur Indonesia. Dalam konteks itu, Pulau Kalimantan diproyeksikan menjadi pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan.
Menurut Leonard, Kalimantan Tengah dengan kelebihan sumber daya dan keanekaragaman hayati diharapkan dapat berperan dan menjadi bagian dari aglomerasi serta pengembangan ekonomi baru tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Kerjasama Bappedalitbang Kalimantan Tengah, Yoyo, dalam laporannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan kinerja pembangunan sehingga perlu dikonsepsikan dalam perencanaan. Ia menambahkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, disparitas dan kesenjangan ekonomi di berbagai daerah dan sektor kehidupan masyarakat perlu mendapat perhatian serta intervensi kebijakan yang tepat.
Yoyo menyebut salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui kebijakan pembangunan wilayah, termasuk pengembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Karena itu, diperlukan penyelarasan dan sinergi rencana pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antarprovinsi dan Otorita IKN di wilayah Kalimantan. Ia mengatakan, dua agenda pembinaan teknis yang digelar pada hari itu ditujukan untuk mendukung tujuan tersebut.
Kegiatan ini diikuti sejumlah narasumber yang hadir secara daring, yakni Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas RI Eka Chandra Buana, Direktur Regional II Bappenas RI Mohammad Roudo, serta Ketua Tim Kawasan Peruntukkan Industri Kementerian Perindustrian RI Yuwono. Hadir secara luring antara lain Dosen Universitas Palangka Raya Fitria Husnatarina dan Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Muhlis Ardiansyah.
