Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Australia melalui program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan lokakarya bertajuk “Peran Teknologi Keuangan dalam Pembangunan” dengan tema “Fintech untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini digelar pada Rabu, 24 Mei 2017, di Gedung Utama Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
Lokakarya tersebut bertujuan mencari solusi atas tantangan pengarusutamaan pembangunan inklusif melalui teknologi keuangan, sekaligus membangun momentum pemanfaatan layanan keuangan digital dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro menyampaikan bahwa teknologi keuangan atau fintech diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan sistem keuangan di Indonesia. Menurutnya, Bappenas memandang fintech sebagai elemen strategis untuk mewujudkan keuangan inklusif dan mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang belum mampu mengakses layanan keuangan formal.
Bambang juga menyebutkan data Asosiasi Fintech Indonesia yang pada 2016 mendata setidaknya terdapat 140 pemain fintech di Indonesia. Ia berharap, seiring meningkatnya literasi keuangan masyarakat, investasi jangka panjang dan penempatan modal pada sektor-sektor produktif dapat ikut meningkat.
Lebih lanjut, Bambang memaparkan tiga prioritas pembangunan yang dinilai dapat didorong melalui pemanfaatan fintech. Pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kelompok yang kurang terlayani, seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan usaha kecil menengah (UKM). Kedua, mobilisasi dana masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan listrik. Ketiga, mobilisasi dana untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan, seperti energi bersih, serta pembiayaan inovasi yang penting bagi peningkatan produksi pertanian dan perikanan.
Ia mencontohkan hasil simulasi Bappenas terkait kebutuhan pembiayaan investasi infrastruktur pada 2018 yang diperkirakan sekitar Rp 5.248 triliun. Dengan keterbatasan kapasitas fiskal, sekitar 62 persen sumber pembiayaan disebut harus berasal dari masyarakat. Bambang menilai fintech memiliki kapabilitas untuk mengisi potensi pasar tersebut, sekaligus berpeluang meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin melalui pembiayaan usaha, akses air bersih dan listrik, serta pengelolaan keuangan untuk pendidikan dan kesehatan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, keuangan inklusif diposisikan sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Sasarannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Sejalan dengan itu, Survei Deloitte Consulting dan Asosiasi Fintech Indonesia pada 2016 mencatat tiga faktor yang dapat mendorong penerapan fintech di Indonesia, yakni regulasi yang lebih jelas, kolaborasi, dan terutama literasi keuangan.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016 menunjukkan Indeks Literasi Keuangan sebesar 29,66 persen dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67,82 persen. Pemerintah menyatakan akan terus mendorong program literasi dan inklusi keuangan agar target Indeks Inklusi Keuangan sebesar 75 persen—sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI)—dapat dicapai pada 2019.
Meski demikian, OJK juga mencatat baru sekitar 67 persen orang dewasa di Indonesia pada 2016 yang memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Dunia menerangkan sekitar 49 juta unit UKM belum bankable, sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pangsa kredit baru mencapai 35,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini dinilai memerlukan kebijakan yang adaptif terhadap teknologi serta kemitraan dengan sektor swasta dan layanan jasa keuangan agar dapat berkontribusi positif terhadap sasaran RPJMN 2015–2019.
Dukungan juga disampaikan Pemerintah Australia. Astrid Kartika, Unit Manager for Basic Services – Human Development Section, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, menyatakan bahwa Australia melalui program KOMPAK memiliki kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan UKM dalam mengakses pasar dan jasa keuangan. Menurutnya, diseminasi informasi kepada kelompok khusus, terutama masyarakat pedesaan dan kelompok difabel, menjadi kunci untuk memperluas akses dan literasi keuangan di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Bappenas juga merujuk laporan McKinsey Global Institute berjudul “Digital Finance for All: Powering Inclusive Growth in Emerging Economies” yang menyebut layanan keuangan digital dapat membuka akses bagi 1,6 miliar orang yang tidak memiliki rekening bank untuk masuk ke sektor usaha formal. Laporan itu juga menyatakan potensi penciptaan 95 juta lapangan kerja baru serta peningkatan PDB negara-negara berkembang sebesar 3,7 triliun dolar AS.
Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani menyampaikan bahwa pemanfaatan fintech dinilai mampu membuka akses yang lebih besar terhadap layanan jasa keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menekankan tantangan bagi Indonesia adalah memastikan proses pembangunan dan pelayanan publik adaptif terhadap perkembangan fintech, yang akan didorong dalam proses perencanaan pembangunan.
Lokakarya ini diharapkan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan serta melaksanakan program keuangan inklusif melalui fintech, terutama pada pelayanan publik. Kegiatan melibatkan pelaku sektor swasta yang telah menerapkan fintech dalam pelayanan maupun usahanya, antara lain CEO Gojek Nadiem Makarim, Vice President PT Amartha Mikro Fintek Aria Widyanto, CEO Kitabisa M. Alfatih Timur, dan Executive Director WeCare.id Gigih Rezki Septianto sebagai narasumber dalam diskusi panel tentang inisiatif dan kolaborasi dengan sektor swasta.
Acara dilanjutkan dengan sesi “Rembuk Ide dan Kolaborasi” yang dibagi ke dalam tiga kelompok pembahasan, yakni (1) Fintech dan Kesehatan; (2) Fintech, Pendidikan, dan Infrastruktur Dasar; serta (3) Fintech, Tenaga Kerja, dan Kewirausahaan. Forum ini membahas potensi kolaborasi swasta dengan pemerintah di berbagai sektor serta pembelajaran penggunaan fintech dalam pelayanan publik.
