Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memaparkan perkembangan ekonomi makro daerah yang mencakup pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Paparan tersebut disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Senin (20/10).

Dalam pemaparannya, Bobby menyebut program pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara menunjukkan tren positif. Persentase penduduk miskin tercatat turun sekitar 0,63 poin dari 7,99 persen pada 2024 menjadi 7,36 persen pada 2025, atau berkurang sebanyak 87.760 jiwa.

Pada sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja pada 2025 mencapai 72,29 persen. Angka ini meningkat dibandingkan 2024 yang berada di level 71,36 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dilaporkan naik. IPM Sumatera Utara pada 2025 mencapai 76,47, meningkat 0,71 poin dari 75,76 pada 2024.

Sementara itu, Bobby menjelaskan pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB per kapita selama tiga tahun terakhir mencapai 8,6 persen. Nilainya meningkat dari Rp62,08 juta pada 2023 menjadi Rp67,42 juta pada 2024, lalu Rp72,62 juta pada 2025, atau sekitar 7,76 persen.

Dari sisi fiskal daerah, Bobby melaporkan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2025 ditargetkan sekitar Rp12,7 triliun dengan realisasi Rp12,27 triliun. Adapun belanja daerah dialokasikan sebesar Rp12,5 triliun dengan realisasi Rp11,5 triliun, dengan penekanan pada efisiensi, efektivitas, dan penghematan.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus menerima laporan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan pembahasan oleh panitia khusus terkait PAD dan aset daerah.