Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah tahun 2025 saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Sumut. Dalam paparan tersebut, ia menyoroti sejumlah indikator, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga pertumbuhan ekonomi.
Bobby menyampaikan, program pengentasan kemiskinan Pemerintah Provinsi Sumut menunjukkan dampak positif. Persentase penduduk miskin pada 2025 tercatat turun 0,63 poin, dari 7,99% pada 2024 menjadi 7,36% pada 2025, atau berkurang sebanyak 87.760 jiwa.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja pada 2025 mencapai 72,29%. Angka ini meningkat dibandingkan 2024 yang berada di 71,36%.
Selain itu, IPM Sumut juga dilaporkan naik 0,71 poin, dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025.
Terkait pertumbuhan ekonomi, Bobby menyebut adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam tiga tahun terakhir. Ia menyampaikan PDRB per kapita naik 8,60% dari Rp62,08 juta pada 2023 menjadi Rp67,42 juta pada 2024, lalu meningkat lagi pada 2025 menjadi Rp72,62 juta atau sebesar 7,76%.
“Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, mengalami peningkatan PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir, peningkatan sebesar 8,60% yaitu dari Rp62,08 juta (2023) menjadi Rp67,42 juta tahun 2024 dan 2025 menjadi Rp72,62 juta atau sebesar 7,76%,” kata Bobby di ruang rapat paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (30/3/2026).
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut. Pada 2025, PAD ditargetkan sekitar Rp12,7 triliun dengan realisasi Rp12,27 triliun. Adapun belanja daerah dialokasikan sebesar Rp12,5 triliun dengan realisasi Rp11,5 triliun atau 92%.
Bobby menegaskan belanja daerah mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan, dengan prioritas pada program-program utama daerah. “Belanja daerah mengedepankan efesiensi efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan program-program prioritas daerah,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap. Hadir pula unsur Forkopimda Sumut, anggota DPRD Sumut, dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut.
