Komitmen BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Madura, dalam mendorong literasi perbankan dan inklusi keuangan di Kabupaten Sumenep mendapat apresiasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep. Apresiasi tersebut diserahkan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus HUT PWI ke-80, Senin (9/2/2026).
Ketua PWI Sumenep, Faisal Warid, menilai BPRS Bhakti Sumekar tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga berkontribusi meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan, termasuk adaptasi terhadap perkembangan digital.
Menurut Faisal, peningkatan literasi keuangan berdampak strategis bagi pembangunan daerah, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan sektor informal. “Penguatan literasi keuangan bukan sekadar mengenalkan produk perbankan, tetapi membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keuangan, akses pembiayaan, hingga pemanfaatan layanan digital secara bijak,” kata Faisal.
Ia menambahkan, daerah dengan tingkat literasi keuangan yang baik dinilai akan memiliki daya saing lebih kuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Karena itu, kolaborasi antara media, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah disebut penting untuk membangun masyarakat yang cerdas secara finansial. “Ketika masyarakat melek keuangan, mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku ekonomi yang tangguh,” ujarnya.
Terpisah, Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Ia menyebut literasi keuangan sebagai bagian dari tanggung jawab moral BPRS sebagai bank milik daerah.
“Transformasi digital yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar bertujuan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sekaligus memperluas akses layanan perbankan hingga ke lapisan masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau,” kata Hairil Fajar saat dikonfirmasi, Selasa (10/2/2026).
Ia menambahkan, edukasi keuangan terus dilakukan melalui berbagai program, mulai dari sosialisasi langsung kepada masyarakat, pendampingan pelaku usaha, hingga pemanfaatan platform digital untuk mempermudah akses layanan. “Kami ingin masyarakat Sumenep tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi digital. Literasi dan inklusi keuangan harus berjalan beriringan agar kesejahteraan bisa dirasakan lebih luas,” ucapnya.
