Krisis iklim dinilai menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi Indonesia, terutama melalui penurunan produktivitas pangan dan potensi kerugian ekonomi makro. Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha menyampaikan, potensi kerugian ekonomi makro mencapai Rp112,2 triliun atau sekitar 0,5% dari total PDB Indonesia pada 2024. Sementara dampak ekonomi di sektor pangan diperkirakan setara dengan 0,18% hingga 1,26% PDB.
Paparan tersebut disampaikan Yudhistira saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diseminasi Inovasi Pangan Tahan Iklim Ekstrem sebagai Strategi Ketahanan Pangan di Wilayah Rawan Bencana, Senin (30/03). Ia juga menyoroti bencana hidrometeorologi, dengan kerugian tahunan akibat banjir dan longsor yang dipicu perubahan iklim disebut mencapai Rp50 triliun.
Menurut Yudhistira, dampak iklim terhadap ketersediaan pangan terdiri atas beberapa komponen, yakni gagal panen langsung sebesar 40%, gangguan distribusi 25%, kerusakan infrastruktur 20%, serta pergeseran musim tanam 15%. Ia menegaskan, secara ekonomi dampak perubahan iklim tersebut sangat merugikan.
Ia menjelaskan dampak perubahan iklim pada produksi tanaman dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung, kata dia, berupa paparan panas yang dirasakan tanaman pada siang hari sehingga menurunkan produksi dan kualitas biji. Adapun pengaruh tidak langsung antara lain peningkatan permukaan air laut yang memicu salinitas, kekeringan, banjir, serta ledakan populasi hama dan penyakit.
Yudhistira menambahkan, perubahan iklim di Indonesia kerap ditandai antara lain oleh dampak El Nino. Ia mencontohkan periode 2002 hingga 2016 yang dikaitkan dengan penurunan produksi padi. Secara nasional, lahan sawah yang terdampak kekeringan saat El Nino berkisar 450.000 hingga 800.000 hektare.
Ia memaparkan, data produksi padi Indonesia periode 1990–2017 menunjukkan penurunan produksi saat El Nino berkisar 100 ribu ton hingga 1,7 juta ton, tergantung intensitasnya. Selain itu, rata-rata sekitar 300 ribu hektare sawah tergenang banjir yang berakibat pada penurunan produksi dan gagal panen.
Dalam paparannya, Yudhistira menawarkan dua pendekatan solusi. Pertama, adaptasi melalui peningkatan produktivitas dan ketahanan terhadap cekaman iklim, manajemen ketersediaan air, serta penguatan stok pangan. Kedua, mitigasi dengan pengurangan emisi Karbondioksida (CO2), Metan (CH4), dan Nitrous oxide (N2O), disertai restorasi hutan dan pembangunan infrastruktur.
Ia juga menjabarkan peran BRIN sebagai lembaga riset dalam mengantisipasi iklim ekstrem. Menurutnya, BRIN dapat menyediakan inovasi yang bisa diimplementasikan di daerah. Selain itu, BRIN dapat berperan sebagai validator ilmiah melalui penyediaan science-based targets, termasuk validasi klaim dampak seperti penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca secara ilmiah.
BRIN juga disebut dapat memberi konsultasi ilmiah bagi industri, pemerintah daerah, maupun perguruan tinggi bersama pakar BRIN untuk merancang program yang efektif secara ilmiah. Peran lain yang disoroti adalah sebagai fasilitator kolaborasi multipihak serta penyedia data baseline dan outlook untuk mendukung rekomendasi bagi pemangku kepentingan.
Yudhistira turut mencontohkan praktik budidaya cerdas iklim (climate-smart agriculture/CSA) pada padi, antara lain penentuan pola dan waktu tanam, penggunaan varietas unggul, serta pengolahan lahan. Ia juga menyebut metode tanam seperti sebar benih langsung dan ratun.
Dalam pengelolaan air, ia menyinggung teknik alternate wet and dry, single atau multiple drainage, serta penambahan kompos dan pupuk organik. Sementara untuk pengelolaan pupuk nitrogen, ia menyebut penerapan split dosis dan slow release.
Ia menegaskan, peran daerah tidak semata bertumpu pada produksi pangan seperti padi atau jagung, melainkan juga dapat diperkuat melalui diversifikasi pangan. Menurutnya, pangan lokal memiliki keunggulan karena lebih adaptif terhadap kondisi iklim spesifik di Indonesia, membutuhkan input lebih rendah seperti pupuk, air, dan pestisida, serta dinilai lebih bergizi dengan kandungan nutrisi mikro, indeks glikemik rendah, protein, dan vitamin, sekaligus cocok dengan budaya setempat.
Berbagai pangan lokal yang disebut antara lain serealia seperti jagung lokal, padi berpigmen, hanjeli, sorgum, dan milet. Untuk kelompok kacang-kacangan, ia mencontohkan tunggak, koro pedang, komak, dan kacang merah. Umbi-umbian meliputi singkong, talas, gembili, ganyong, dan porang. Sementara buah-buahan yang disebut antara lain pisang dan sukun, serta palma seperti sagu.
Yudhistira juga menyampaikan sejumlah arah kebijakan kesiapsiagaan pangan daerah dalam menghadapi krisis iklim. Di antaranya perencanaan berbasis risiko dengan mengintegrasikan data iklim dan kerentanan ke dalam dokumen perencanaan, diversifikasi sumber pangan dari beras-sentris menuju pangan lokal yang adaptif, serta edukasi sejak dini melalui muatan lokal pangan lokal di sekolah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan krisis melalui cadangan pangan daerah yang memadai serta kolaborasi lintas sektor, karena ketahanan pangan disebut sebagai urusan bersama. Ia menutup dengan rekomendasi prioritas kebijakan sebagai agenda kerja spesifik untuk BRIDA, BAPPEDA, dan Tim Percepatan Pembangunan, mencakup aspek Perencanaan & Data, Produksi & Kesiapsiagaan, serta Transformasi Kultur & Inklusi.
