Kota Da Nang melihat peluang mempercepat pengembangan teknologi keuangan (fintech) seiring menguatnya dukungan kebijakan di tingkat nasional dan hadirnya sejumlah mekanisme khusus bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kota tersebut. Dinas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Da Nang menilai kombinasi kebijakan ini membuka ruang bagi pengujian dan pengembangan model-model fintech baru.

Sejumlah kerangka hukum nasional disebut menjadi landasan bagi uji coba inovasi di sektor ini, termasuk Keputusan No. 94/2025/ND-CP tentang mekanisme pengujian terkontrol (sandbox) di sektor perbankan, serta Resolusi No. 05/2025/NQ-CP mengenai pelaksanaan percontohan pasar mata uang kripto di Vietnam. Selain itu, Resolusi No. 222/2025/QH15 Majelis Nasional tentang Pusat Keuangan Internasional Vietnam dinilai memberi keunggulan karena memungkinkan Da Nang membangun mekanisme sandbox yang lebih unggul dibandingkan rata-rata nasional, sehingga berpotensi menciptakan daya tarik tersendiri bagi investor dan pelaku usaha.

Ketua Asosiasi Blockchain dan Aset Digital Vietnam sekaligus Ketua 1Matrix JSC, Phan Duc Trung, mengatakan Da Nang memiliki sejumlah prasyarat penting, mulai dari kebijakan dan kerangka hukum nasional, implementasi Resolusi No. 136/2024/QH15 tentang organisasi pemerintahan kota dan percontohan sejumlah mekanisme khusus untuk pengembangan Da Nang, hingga pasar yang tumbuh cepat serta ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknologi dan keuangan.

Menurut Trung, peluang tersebut dapat diwujudkan melalui uji coba solusi aset digital seperti Basic Pay dan Mimo yang dijalankan di bawah pengawasan ketat lembaga terkait. Ia menyebut model ini sebagai upaya mengonversi aset kripto menjadi Dong Vietnam dari sudut pandang dukungan bagi startup inovatif. Majelis Nasional juga telah mengizinkan Da Nang memperluas cakupan program percontohan ke seluruh kota, tidak terbatas pada beberapa lokasi tertentu.

Namun, Trung menekankan bahwa potensi tersebut perlu diikuti langkah proaktif untuk mengatasi hambatan, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, dan modal investasi. Ia menilai Da Nang berpeluang tumbuh menjadi pusat fintech baru, dengan fokus pada bidang-bidang khusus atau tren seperti tokenisasi aset riil dan keuangan hijau, sejalan dengan orientasi pengembangan kota.

Dalam upaya membangun pusat fintech yang berkelanjutan, Komite Rakyat Kota Da Nang menerbitkan Keputusan No. 207/QD-UBND yang menyetujui proyek “Pembentukan dan Pengembangan Pusat Fintech di Kota Da Nang”. Proyek ini diposisikan sebagai langkah konkret menuju target strategis menjadikan Da Nang sebagai pusat keuangan internasional.

Da Nang menargetkan diri menjadi pusat fintech terkemuka di Asia Tenggara dan destinasi pengujian solusi keuangan baru serta aset digital. Pada tahap awal periode 2026–2027, kota ini berencana membangun kerangka hukum percontohan dan menarik 2–3 perusahaan rintisan teknologi besar serta entitas terkemuka penyedia aset digital, mata uang kripto, dan layanan perbankan digital.

Arah pengembangan pusat fintech di Da Nang dirancang dengan melibatkan tiga pemangku kepentingan, yakni negara, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Pada fase pembentukan 2026–2027, regulator direncanakan memegang peran utama melalui kebijakan yang lebih terbuka dan penciptaan lingkungan sandbox yang aman.

Di sisi lain, universitas akan bekerja sama dengan pelaku bisnis untuk menyusun program pelatihan di bidang fintech, blockchain, keamanan data, dan analitik data. Perusahaan teknologi diharapkan memanfaatkan lingkungan uji coba untuk menguji model-model baru, bermitra dengan lembaga keuangan, serta memberi ruang bagi startup fintech inovatif untuk memamerkan gagasan dan menguji model bisnis.

Wakil Direktur Departemen Sains dan Teknologi, Le Son Phong, menyatakan model pusat fintech berbasis kolaborasi multipihak dapat menjadi pijakan untuk membangun ekosistem fintech di Da Nang. Ia menyebut area prioritas yang akan dikembangkan meliputi pembayaran digital dan pembiayaan perdagangan, solusi aplikasi blockchain, keuangan hijau, teknologi asuransi, autentikasi dan identifikasi digital, teknologi kepatuhan, serta produk fintech prioritas lainnya.

Phong menambahkan, Departemen Sains dan Teknologi akan terus memberi masukan kepada Komite Rakyat Kota terkait pelaksanaan kebijakan dukungan untuk pengembangan, transfer, aplikasi, dan inovasi teknologi, pengembangan kekayaan intelektual, serta kebijakan kota yang unik dan unggul bagi proyek-proyek fintech. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan universitas dan unit penelitian untuk menjalankan program pengembangan serta pameran gagasan, produk prototipe, dan kegiatan yang terkait inovasi.

Hingga kini, Da Nang telah menandatangani sekitar 20 perjanjian kerja sama dengan lembaga keuangan dan teknologi global untuk berbagi pengalaman manajemen dan operasional, melatih sumber daya manusia, serta menghubungkan dan memperkenalkan investor, lembaga keuangan, dan dana investasi pada peluang riset di kota tersebut. Mitra yang disebut antara lain Binance, Tether, Apex Group, VTCpay, Vietcombank, dan VNpay.