Penurunan daya beli masyarakat pada awal 2025 tercermin dari terjadinya deflasi. Meski pemerintah menilai deflasi sebagai sinyal keberhasilan pengendalian harga, sejumlah ekonom memandang kondisi tersebut lebih menunjukkan melemahnya konsumsi rumah tangga.

Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan menilai pelemahan daya beli berdampak langsung pada sektor manufaktur. Menurut dia, tekanan di sektor tersebut turut mendorong kenaikan pengangguran.

Anton menyebut pada awal 2025 hampir 14.000 pekerja formal kehilangan pekerjaan akibat penurunan di sektor manufaktur. Ia menilai pemutusan hubungan kerja (PHK) itu memukul pendapatan rumah tangga dan pada akhirnya menekan daya beli. Pernyataan tersebut disampaikan Anton dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di laman UMS.ac.id pada Rabu, 19 Maret 2025.

Ia menambahkan, turunnya pengeluaran masyarakat ikut memukul sektor perdagangan dan jasa. Situasi ini, menurut Anton, diperparah ketidakpastian ekonomi global pascapandemi COVID-19 yang masih memicu krisis ekonomi, energi, serta ketegangan geopolitik.

Anton menilai langkah pemerintah seperti potongan tarif listrik serta rencana subsidi jalan tol selama libur Lebaran belum cukup untuk menjawab masalah struktural perekonomian. Ia mendorong kebijakan yang lebih konkret, antara lain memperluas bantuan sosial, termasuk menambah jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menjaga daya beli.

Selain itu, Anton menyarankan pemberian hibah kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta insentif bagi industri manufaktur sebagai upaya stabilisasi ekonomi jangka pendek.

Di luar stimulus jangka pendek, Anton juga menekankan pentingnya pembenahan iklim investasi. Ia menilai iklim investasi yang belum mendukung kinerja industri masih menjadi hambatan, sehingga efisiensi ekonomi perlu diperbaiki, termasuk dengan mengurangi pungutan liar dan korupsi di birokrasi. Menurut dia, tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih di atas 6% menjadi indikator ketidakefisienan ekonomi. Ia berpendapat pengurangan pungli dan kebocoran anggaran dapat menurunkan biaya ekonomi dan membuat iklim investasi lebih kondusif.

Sementara itu, Ekonom Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yudistira Hendra Permana memperkirakan pelemahan daya beli masih akan membayangi perekonomian Indonesia sepanjang 2025. Ia menilai krisis global yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab utama.

Yudistira menjelaskan, dalam situasi seperti ini masyarakat cenderung menahan konsumsi, baik untuk kebutuhan primer seperti pangan maupun kebutuhan tersier. Pelemahan permintaan barang dan jasa tersebut, menurut dia, berpotensi memicu PHK lanjutan di sektor industri.

Ia juga mengingatkan bahwa pola konsumsi pada bulan puasa dan Lebaran tahun ini kemungkinan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut Yudistira, masyarakat cenderung lebih banyak menyimpan dana hingga akhir tahun.

Di sisi lain, Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai daya beli masyarakat sejak awal 2025 masih cukup terjaga meski menghadapi tekanan, yang salah satunya tercermin dari penerimaan pajak yang melemah.

Josua mengatakan penurunan penerimaan pajak, meskipun sebagian disebabkan kebijakan teknis perpajakan seperti klaim lebih bayar akibat penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh Pasal 21, tetap perlu diwaspadai sebagai indikasi awal tekanan pada pendapatan riil masyarakat.

Namun, ia menyoroti sejumlah indikator yang dinilai masih positif, seperti pertumbuhan konsumsi listrik sektor industri, penjualan kendaraan bermotor yang mulai bergerak positif, serta Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang ekspansif di level 53,6 per Februari 2025. Menurutnya, indikator tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi domestik relatif solid.

Memasuki Maret 2025, Josua memperkirakan daya beli akan meningkat sementara karena faktor musiman Ramadhan, stimulus pemerintah seperti diskon tarif tol dan tiket pesawat, serta pencairan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara dan pekerja swasta yang mulai dilakukan sejak pertengahan Maret. Meski demikian, ia menilai perbaikan itu tetap bergantung pada efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan barang pokok.