Jakarta—Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan APBN melalui peningkatan berbagai inovasi, baik dari sisi cara pembayaran maupun pengelolaan dana. Upaya ini ditujukan untuk mempermudah proses belanja hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama bertajuk Global Master Repurchase Agreement, penyedia layanan jasa internet payment gateway dan lembaga persepsi lainnya, serta penyaluran dana APBN melalui bank umum. Acara berlangsung di Gedung Jusuf Anwar, Kantor Pusat DJPb, Kamis (20/10).
Hadiyanto menyebut belanja pemerintah berperan penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak situasi global dan menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, kelancaran belanja turut meningkatkan akselerasi dan kualitas pengeluaran pemerintah agar sasaran output dan outcome dapat tercapai.
Ia juga menjelaskan, pengelolaan dana dalam jumlah besar memerlukan keterlibatan perbankan dalam penyaluran dana kepada penerima manfaat. Selama ini, penyaluran tersebut lebih banyak dilakukan melalui empat bank Himbara.
Dalam kerja sama yang ditandatangani, DJPb menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Bank Operasional SPAN. DJPb berharap langkah ini dapat meningkatkan percepatan dan kualitas belanja APBN seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen keuangan dan perbankan berbasis syariah.
Selain itu, DJPb juga menjalin kerja sama dengan fintech DOKU untuk mendorong kemudahan belanja pemerintah oleh satuan kerja melalui pemanfaatan payment gateway. Pemanfaatan layanan ini diharapkan mendukung interoperability antar-sistem pembayaran sehingga transaksi melalui Digipay semakin mudah.
Untuk pendalaman pasar, DJPb memperluas counterparty reverse repo pemerintah dengan menggandeng 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank yang terlibat antara lain BPD Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, BPD Jambi, BPD Bengkulu, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Barat, BPD Bali, BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta BPD Sulawesi Tengah.
“DJPb terus berkomitmen untuk membangun sistem yang memungkinkan penerimaan dan pengeluaran negara dapat dilaksanakan dengan optimal, secara baik, dan mengacu pada berbagai best practices. Bahkan kita melakukan forward-looking, melihat future practices belanja dan penerimaan pemerintah,” kata Hadiyanto. Ia menambahkan, praktik tersebut diadaptasi sesuai kebutuhan dan tantangan agar fungsi treasury di Kementerian Keuangan berjalan lebih baik.
Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Noor Faisal Achmad dalam laporannya menyampaikan harapan agar kolaborasi ini ke depan dapat memberikan kontribusi terbaik dan mendorong cara kerja yang semakin efektif demi mewujudkan Indonesia maju.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama BSI, jajaran direktur utama dan sejumlah direktur dari BPD yang terlibat, serta perwakilan PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) yaitu Co-Founder & Chief Marketing Officer dan Co-Founder & Chief Operational Officer. Hadir pula pejabat eselon II kantor pusat DJPb dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, sementara kepala kanwil DJPb lainnya mengikuti acara secara daring.
