Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyepakati outlook asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025. Kesepakatan ini memuat penyesuaian sejumlah indikator makro seiring perkembangan ekonomi global dan domestik hingga paruh pertama tahun ini.
Dalam kesepakatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 4,7% hingga 5%. Proyeksi ini lebih rendah dibanding target dalam APBN 2025 yang sebesar 5,2%.
Dari sisi inflasi, pemerintah dan DPR menyepakati proyeksi pada rentang 2,2% hingga 2,6%. Angka ini lebih rendah dari asumsi awal APBN yang tercantum sebesar 2,5%.
Untuk tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun, outlook diperkirakan stabil pada kisaran 6,8% hingga 7,3%. Proyeksi tersebut mengikuti realisasi semester I sebesar 6,9% dan mendekati target awal 7,0%.
Nilai tukar rupiah juga disepakati melemah dibanding asumsi APBN 2025 yang dipatok Rp 16.000 per dolar AS. Outlook nilai tukar rupiah 2025 disepakati berada pada kisaran Rp 16.300 per dolar AS hingga Rp 16.800 per dolar AS.
Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) disesuaikan pada kisaran US$ 68 per barel hingga US$ 82 per barel. Rentang ini masih sejalan dengan asumsi awal APBN yang berada di level US$ 82 per barel.
Di sektor energi, lifting minyak bumi diperkirakan mencapai 593 barel hingga 597 barel per hari. Adapun lifting gas bumi diproyeksikan berada pada kisaran 976.000 hingga 980.000 barel setara minyak per hari.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga pelaksanaan APBN 2025 secara hati-hati, kredibel, dan responsif terhadap dinamika perekonomian global. Menurutnya, pelaksanaan APBN 2025 dihadapkan pada tantangan besar karena perubahan lingkungan global yang cepat serta munculnya prioritas-prioritas baru dari Presiden.
“Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari Presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” kata Sri Mulyani.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah menegaskan APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sri Mulyani menyebut peran APBN akan diandalkan sebagai alat penyeimbang (stabilizer), peredam guncangan (shock absorber), sekaligus motor penggerak melalui kebijakan countercyclical dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
“APBN juga diharapkan bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan melakukan tugas untuk mendukung transformasi perekonomian,” ujarnya.
