JAKARTA – DPR RI menggelar sidang paripurna dengan agenda tunggal mendengarkan penyampaian pemerintah terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2023.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rapat paripurna tersebut menjadi awal pembicaraan pendahuluan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah mengenai RAPBN 2023. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Puan menyatakan, melalui fungsi anggaran yang diamanatkan konstitusi, DPR berkomitmen mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia juga menekankan pentingnya postur anggaran negara di tengah situasi transisi menuju endemi Covid-19 dan ketidakpastian global.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan perlunya menjaga keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi dan mendorong akselerasi pertumbuhan ke depan.
Sri Mulyani memaparkan, dengan mempertimbangkan risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023. Pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi 2023 berada pada kisaran 5,3% hingga 5,9%, inflasi 2,0% hingga 4,0%, serta nilai tukar rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per dolar AS.
Selain itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan pada kisaran 7,34% hingga 9,16%. Pemerintah juga mengusulkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada rentang 80 hingga 100 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 619 ribu hingga 680 ribu barel per hari, serta lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa indikator makro tersebut mempertimbangkan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah menekankan pentingnya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah-panjang agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah.
Menurutnya, struktur perekonomian dan produktivitas nasional perlu diperkuat melalui percepatan transformasi ekonomi dan akselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi.
Pemerintah juga menilai penguatan program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial krusial untuk mengatasi isu fundamental perekonomian, termasuk rendahnya produktivitas nasional. Peningkatan produktivitas disebut perlu dipercepat untuk memperkuat sisi penawaran, antara lain melalui penguatan hilirisasi manufaktur, adopsi ekonomi digital, dan pengembangan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru.
“Dorongan kepada keberlanjutan tahapan industri manufaktur akan memacu pengembangan produk-produk dalam negeri yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu berkompetisi di pasar global,” kata Sri Mulyani.
Terkait ekonomi digital, pemerintah menyampaikan rencana peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi seiring kecenderungan perubahan pola hidup menuju new normal. Dalam sidang itu juga disampaikan mengenai pembangunan ekosistem ekonomi ramah lingkungan sejalan dengan tujuan mewujudkan Net Zero Emission pada 2060.
