DPR RI mengingatkan pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi menyusul perubahan outlook Indonesia menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat internasional, Moody’s.

DPR menilai persoalan yang dihadapi saat ini bukan terletak pada fundamental ekonomi, melainkan pada aspek pengelolaan dan konsistensi kebijakan. Sejumlah sentimen global juga disebut turut memberi tekanan. Setelah sebelumnya muncul laporan dari sejumlah lembaga internasional seperti MSCI dan Goldman Sachs, Moody’s turut merevisi prospek Indonesia menjadi negatif.

Menurut DPR, perubahan outlook tersebut merupakan sinyal peringatan serius bagi pemerintah. Data yang disorot antara lain kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) yang kini tersisa sekitar 14%. Selain itu, DPR menilai terdapat risiko terhadap sektor perbankan nasional, termasuk potensi penurunan peringkat pada sejumlah bank besar. Ketidakpastian kebijakan juga dikhawatirkan dapat meningkatkan biaya pinjaman negara.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegaskan bahwa perubahan outlook bukan sekadar persoalan angka. Ia menilai hal itu berkaitan dengan tingkat kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional.

“Penurunan outlook menjadi negatif adalah peringatan serius. Ini bukan soal angka semata, tapi soal kepercayaan pasar terhadap bagaimana kita mengelola negara,” ujar Dolfie, dikutip dari unggahan Instagram @dpr_ri.

Selain itu, perhatian Moody’s juga tertuju pada aspek tata kelola investasi, termasuk pengelolaan Danantara.