Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memangkas fasilitas rapat untuk pejabat eselon I. Kebijakan ini disebut sebagai langkah efisiensi yang dilakukan menyusul situasi ketidakpastian ekonomi global.
Pengurangan fasilitas rapat tersebut menjadi bagian dari upaya penyesuaian penggunaan anggaran agar lebih hemat dan terukur. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang dinilai belum stabil.
Dengan kebijakan ini, DPR RI menegaskan fokus pada efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan rapat, khususnya yang melibatkan pejabat eselon I, tanpa merinci bentuk fasilitas yang dipangkas.
