JAKARTA — DPR RI menyepakati asumsi makro, indikator kesejahteraan, dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR ke-5 masa persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Dalam rapat itu, Puan meminta persetujuan fraksi-fraksi terkait APBN 2026 untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebanyak 293 anggota DPR yang hadir menyatakan setuju.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan target asumsi makro yang disepakati akan menjadi pondasi pemerintah dalam menggerakkan ekonomi ke depan. Ia menyebut Banggar mendukung pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, dengan target pemerintah 7–8%.
Meski demikian, Said mengingatkan pemerintah agar menjaga sejumlah asumsi makro, terutama stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah, karena keduanya dinilai dapat memicu gejolak di sektor riil.
Terkait postur anggaran, Said berharap APBN 2026 dapat menjadi alat fiskal untuk mewujudkan target jangka pendek dan menengah, termasuk sebagai penahan guncangan bagi rumah tangga miskin melalui perlindungan sosial. Ia juga menilai APBN diharapkan mampu menggerakkan iklim UMKM, rantai logistik, transportasi, pariwisata, dan industri kreatif, serta menjadi modal untuk memulai dan merevitalisasi industri nasional seperti tekstil, pertanian, dan energi, termasuk melalui dukungan hilirisasi.
Berikut rincian kesepakatan asumsi makro, indeks kesejahteraan, dan postur APBN 2026.
Asumsi Makro 2026
Pertumbuhan ekonomi: 5,4%
Laju inflasi: 2,5%
Nilai tukar rupiah: Rp 16.500
Tingkat suku bunga SBN 10 tahun: 6,9%
Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$ 70 per barel
Lifting minyak bumi: 610 ribu barel per hari
Lifting gas bumi: 984 ribu barel setara minyak per hari
Indeks Kesejahteraan 2026
Tingkat pengangguran terbuka: 4,44%–4,96%
Tingkat kemiskinan: 6,5%–7,5%
Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%–0,5%
Indeks Gini Ratio: 0,377–0,380
Indeks Modal Manusia: 0,57
Indeks Kesejahteraan Petani: 0,7731
Penciptaan lapangan kerja formal: 37,95
GNI per kapita: 5.520 per US$
Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca: 37,14%
Indeks kualitas lingkungan hidup: 76,67%
Postur APBN 2026
Pendapatan negara: Rp 3.153,58 triliun
– Penerimaan perpajakan: Rp 2.693,71 triliun
– Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp 459,2 triliun
– Hibah: Rp 0,66 triliun
Belanja negara: Rp 3.842,72 triliun
– Belanja pemerintah pusat: Rp 3.149,73 triliun
— Belanja K/L: Rp 1.510,55 triliun
— Belanja non K/L: Rp 1.639,19 triliun
– Transfer ke daerah (TKD): Rp 692,99 triliun
Keseimbangan primer: Rp 89,71 triliun
Defisit: Rp 698,15 triliun atau 2,68% terhadap PDB
Pembiayaan: Rp 689,15 triliun
