Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, memberikan catatan kritis terhadap rencana anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027. Ia mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar mencermati dinamika ekonomi global yang fluktuatif di tengah proyeksi pendapatan yang dinilai ambisius.
Pernyataan itu disampaikan seusai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Jawa Timur 2027 yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (14/4/2026). Menurut Yordan, RKPD disusun dengan menyinergikan program pemerintah provinsi, pokok pikiran DPRD, serta rencana kerja pemerintah pusat.
Berdasarkan dokumen perencanaan, total anggaran RKPD 2027 diproyeksikan mencapai Rp27,3 triliun, dengan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp17,6 triliun. Yordan menilai target tersebut membutuhkan perhitungan yang sangat matang agar tidak meleset akibat tekanan situasi global.
Ia mencontohkan sejumlah faktor yang perlu diantisipasi, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga kenaikan harga komoditas energi. “Ini membutuhkan pencermatan yang hati-hati mengingat situasi ekonomi kita juga banyak berubah. Situasi global juga sedang tidak menentu. Kita lihat sekarang tekanan rupiah kita juga merosot, harga minyaknya naik,” ujarnya.
Selain aspek fiskal, Yordan juga menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, dan pengangguran berdasarkan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025. Ia menyebut indikator makro secara umum menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat indikator rinci di lapangan yang belum mencapai target optimal.
“Memang indikator-indikatornya sudah membaik secara indikator umumnya, tapi indikator detailnya masih ada sebagian yang belum tercapai,” kata legislator dari daerah pemilihan Jatim I Surabaya tersebut.
Yordan menambahkan, persoalan pengangguran tidak hanya terkait angka serapan tenaga kerja, tetapi juga menyangkut kualitas pendapatan masyarakat yang menurutnya kerap belum mencukupi kebutuhan hidup layak.
Ia turut menyoroti kesenjangan antarwilayah yang masih tinggi. Yordan menyebut wilayah Madura, daerah kepulauan, serta kawasan sepanjang pesisir selatan sebagai area yang perekonomiannya relatif tertinggal dibanding kawasan industri.
“Terutama daerah Madura daerah kepulauan. Kemudian daerah pantai selatan, daerah sepanjang pantai selatan itu dari dulu memang jika dibandingkan dengan daerah industri itu relatif lebih rendah tingkat perekonomiannya,” ujarnya.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu mendorong agar sistem industrialisasi ke depan dapat tersebar lebih merata dan tidak hanya terpusat di kawasan industri padat. Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi sektor pertanian di pedesaan agar masyarakat, khususnya petani, tidak perlu berpindah ke kota untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Tantangan terbesar buat Jatim bagaimana membuat sistem pembangunan industrialisasi kita itu bisa merata. Dan perekonomian kita itu betul-betul bisa berpihak kepada para petani. Sehingga mereka tidak perlu pindah ke kota untuk meningkatkan kesejahteraannya,” pungkasnya.
