SEMARANG — Dosen sekaligus Ketua Program Studi S2 dan S3 Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (FIB UNDIP), Dr. Drs. Haryono Rinardi, M.Hum., menilai kajian sejarah ekonomi makro dapat menjadi cara untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi selalu berkaitan dengan dinamika sosial dan politik masyarakat dari waktu ke waktu.
Dalam wawancara dengan Tim Humas FIB UNDIP, Haryono menjelaskan bahwa sejarah ekonomi tidak hanya membahas kehidupan sehari-hari masyarakat desa atau petani, tetapi juga menelaah kebijakan besar negara yang berpengaruh langsung pada kehidupan rakyat. Menurutnya, sejarah ekonomi makro banyak menyoroti politik ekonomi, termasuk kebijakan yang pernah diambil pemerintah sejak era kolonial hingga masa modern.
Ia mencontohkan kebijakan pada masa kolonial seperti tanam paksa dan liberalisasi melalui Agrarische Wet, serta kebijakan moneter di era modern. “Kalau kita bicara ekonomi makro, itu selalu berkaitan dengan kebijakan. Misalnya bagaimana pemerintah menjalankan politik keuangan ketat untuk mengatasi inflasi, atau kebijakan bunga tinggi yang berdampak langsung pada sektor perbankan dan masyarakat,” ujarnya.
Haryono menekankan bahwa sejarah memang tidak pernah berulang secara persis, namun pola kebijakan ekonomi kerap muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Ia menyinggung periode lonjakan harga minyak dunia pada 1970-an, ketika Indonesia memperoleh keuntungan besar. Namun, ia menilai pengelolaan dana minyak saat itu melahirkan praktik pembangunan koperasi yang tidak berkelanjutan, termasuk BUUD (Badan Usaha Unit Desa) yang merupakan KUD (Koperasi Unit Desa).
Menurutnya, KUD dibentuk pada era 1960-an sebagai lembaga pemerintah untuk membantu petani melalui kredit, penyediaan sarana produksi, dan pemasaran hasil pertanian. Akan tetapi, ia menilai praktik tersebut lebih merupakan kebutuhan pemerintah daripada kebutuhan rakyat. “Sejarah selalu memberikan pelajaran. Misalnya ketika dana besar digelontorkan untuk koperasi, tapi tanpa pembinaan yang serius, hasilnya tidak bertahan lama. Sama halnya dengan pola di zaman kolonial yang pernah mencoba membangun lumbung desa, tapi gagal karena tidak sesuai kebutuhan rakyat,” kata Haryono.
Ia juga menyebut kajian sejarah ekonomi makro relevan untuk membaca kondisi ekonomi Indonesia saat ini, termasuk dalam melihat pengelolaan hilirisasi nikel, kebijakan cukai rokok, serta tantangan yang dihadapi UMKM, terutama terkait produksi dan pemasaran.
Haryono menilai pendekatan kebijakan yang hanya mengandalkan subsidi atau bantuan langsung tidak cukup untuk membangun kemandirian. “Kalau kita hanya mengandalkan subsidi atau bantuan langsung, itu ibarat memberi uang terus-menerus tanpa membangun kemandirian. Yang lebih penting adalah pembinaan, bagaimana UMKM bisa berproduksi dan memasarkan produknya dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan sarana untuk membaca pola kebijakan agar kesalahan serupa tidak terulang. Dengan memahami sejarah ekonomi makro, mahasiswa dan masyarakat dapat melihat keterkaitan antara kebijakan, politik, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. “Sejarah itu bukan untuk romantisme masa lalu. Sejarah memberi kita cara berpikir kritis agar lebih bijak dalam memahami kebijakan ekonomi hari ini dan dampaknya bagi masa depan,” pungkasnya.
