Pemerintah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta sebagai upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional. Namun, pelaku usaha mengingatkan kebijakan tersebut berpotensi menekan sejumlah sektor dan perlu diterapkan secara selektif.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menilai WFH dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026. Menurutnya, penurunan mobilitas pekerja akan berdampak pada sektor transportasi umum, taksi, dan ojek online (ojol) karena jumlah penumpang berkurang.
Ia juga menyoroti efek lanjutan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang makanan dan minuman di sekitar perkantoran yang berpotensi kehilangan omzet ketika aktivitas kantor menurun.
Sarman menegaskan kebijakan WFH tidak bisa diterapkan untuk semua sektor, terutama bidang yang membutuhkan pelayanan langsung kepada pelanggan, seperti pusat perdagangan, manufaktur, maupun industri. Ia menilai WFH lebih memungkinkan dilakukan pada pekerjaan yang bersifat administratif dan dapat dikerjakan secara digital.
Karena itu, dunia usaha berharap kebijakan WFH diterapkan lebih fleksibel dan, jika memungkinkan, tidak diberlakukan secara wajib bagi semua sektor.
Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai WFH hanya tepat diterapkan dalam jangka pendek sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia. Ia juga menilai kebijakan tersebut tidak otomatis menghasilkan penghematan energi secara keseluruhan karena adanya efek substitusi, yakni konsumsi energi yang sebelumnya terpusat di kantor berpindah ke rumah tangga.
“Jadi secara nasional, penghematannya belum tentu sebesar yang dibayangkan,” ujarnya.
Rendy menambahkan, kebijakan WFH juga tidak mudah diberlakukan secara menyeluruh di sektor swasta. Ia menyebut sektor usaha berbasis digital dan jasa lebih memungkinkan menerapkan WFH, sementara manufaktur, logistik, dan ritel akan menghadapi kesulitan. Karena itu, ia menilai pendekatan yang lebih tepat adalah imbauan fleksibel, bukan kewajiban seragam.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan WFH bisa efisien bila hari pelaksanaannya dipilih secara cermat, misalnya pada hari Jumat. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci besaran penghematan karena dapat berubah tergantung harga minyak.
Purbaya juga menilai WFH tidak harus diterapkan pada sektor seperti pabrik yang memerlukan operasional terus-menerus. Ia menekankan kantor pelayanan publik harus tetap berjalan dan tidak menggunakan skema WFH. Menurutnya, jika hanya diterapkan satu hari, produktivitas secara total tidak akan terlalu terganggu.
