Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menanggapi dokumen tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai asumsi makro yang disampaikan pemerintah terlalu optimistis.

