Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai asumsi makro yang disampaikan pemerintah terlalu optimistis.

