Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai paket insentif yang baru diumumkan pemerintah tidak akan memperbaiki daya beli masyarakat secara signifikan. Menurut dia, deflasi yang terjadi saat ini terutama dipicu oleh lemahnya daya beli, yang terlihat dari sektor pangan sebagai penyumbang deflasi terbesar, padahal pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat berpenghasilan rendah.
Rizky mengatakan deflasi mencerminkan melemahnya konsumsi publik, terutama pada kebutuhan dasar di kalangan masyarakat bawah. Ia menambahkan, meski ada sejumlah komoditas pangan yang tetap mengalami inflasi akibat pasokan yang minim, kecenderungan umum menunjukkan harga-harga menurun karena konsumsi melemah.
Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap perekonomian karena berkaitan dengan kebutuhan dasar. Rizky juga menyebut deflasi pada umumnya lebih sering membawa dampak negatif bagi perekonomian. Menurut dia, deflasi dapat dipandang berbeda jika terjadi setelah lonjakan inflasi tinggi, tetapi secara umum deflasi mencerminkan pelemahan aktivitas ekonomi.
Di tengah tekanan daya beli, pemerintah merespons dengan mengeluarkan berbagai insentif, antara lain diskon transportasi, penyaluran bantuan sosial tambahan, serta subsidi upah bagi pekerja. Namun, Rizky menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan. Ia menyebut insentif itu hanya membantu sebagian kecil masyarakat dan bersifat sementara, sehingga tidak dapat diandalkan untuk memperbaiki daya beli secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Rizky menekankan pentingnya menjaga inflasi pada tingkat normal, sekitar 3 persen, guna menciptakan stabilitas ekonomi. Menurut dia, stabilitas harga yang sehat akan membantu pelaku usaha menyusun strategi bisnis dan memungkinkan masyarakat merencanakan keuangan dengan lebih baik. Ia menyebut inflasi yang sehat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, sementara deflasi merupakan peringatan dini melemahnya konsumsi rumah tangga.
Sebelumnya, pemerintah meluncurkan lima skema stimulus ekonomi dengan total nilai Rp 24,4 triliun untuk menjaga laju pertumbuhan di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden memutuskan pemberian stimulus tersebut untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan domestik terhadap tekanan global.
Dari total anggaran stimulus, Sri Mulyani menjelaskan Rp 23,59 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara Rp 0,85 triliun berasal dari non-APBN. Lima stimulus itu direncanakan berlaku terutama selama Juni dan Juli 2025.
