Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia bukan muncul tanpa alasan. Menurutnya, gejolak di pasar saat ini terkait persoalan yang lebih mendasar, mulai dari tata kelola hingga kualitas kebijakan ekonomi.
Dalam diskusi daring bertajuk Prospek Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s, Rabu (18/2), Wijayanto mengatakan dinamika di pasar modal hanya tampak sebagai bagian permukaan dari persoalan yang lebih besar. “Yang terjadi di capital market itu hanya ujung dari suatu fenomena besar. Dan sejarah selalu menunjukkan pola seperti itu,” ujarnya.
Salah satu poin yang disorot adalah tingginya valuasi sejumlah saham di Indonesia. Wijayanto membandingkannya dengan saham-saham raksasa teknologi Amerika Serikat yang dikenal sebagai The Magnificent Seven—Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia, Amazon, dan Tesla. Ia menyebut, meski kerap dinilai mahal, rasio harga terhadap laba (price earning ratio/PER) saham-saham tersebut umumnya berada di kisaran 25 hingga 65 kali, di luar Tesla yang lebih tinggi.
Sementara itu di Indonesia, ia menilai banyak saham diperdagangkan pada valuasi jauh di atas kisaran tersebut dan bahkan mendominasi kapitalisasi pasar. “Di Indonesia, banyak usaha saham yang diingat di atas 100, di atas 200, di atas 300, dan di atas 500. Dan mereka mendominasi 40 persen market kapitalisasi kita,” kata Wijayanto. Ia menilai kondisi ini menjadi salah satu alasan MSCI mengeluarkan peringatan dan menganggap sinyal tersebut kredibel.
Wijayanto juga menyoroti struktur kepemilikan saham yang dinilai kurang sehat, terutama karena porsi saham beredar (free float) yang kecil dan minimnya transparansi. “Free float-nya kecil, tidak ada transparansi. Siapa membeli saham yang sesungguhnya, sehingga ketika harga saham naik, ya banyak yang mencurigai,” ujarnya.
Ia menduga ada transaksi antarafiliasi yang dapat mendorong kenaikan harga saham secara tidak wajar. “Transaksi antara affiliate dan partner untuk mengirim harga saham naik. Siapa yang dirugikan? Dirugikan yang dirugikan adalah inventory deal yang tidak ikut ikutan pembeli,” tutur Wijayanto.
Dari sisi fiskal, Wijayanto menilai risiko kemampuan bayar utang menjadi perhatian utama lembaga pemeringkat seperti Moody’s. Ia menyoroti asumsi pertumbuhan penerimaan negara yang diproyeksikan melonjak signifikan, padahal menurutnya secara historis tidak pernah setinggi itu kecuali pada masa pemulihan pascapandemi.
Jika asumsi penerimaan meleset, ia memperkirakan defisit berpotensi melebar melampaui 3 persen terhadap PDB. Ia juga menyinggung tingginya rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara serta potensi beban tambahan dari fiskal daerah.
Wijayanto menilai berbagai catatan dari ekonom, Moody’s, dan MSCI perlu direspons serius oleh pemerintah. “Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah merespons ini dengan cepat,” ujarnya. Ia juga menekankan perbaikan kebijakan hanya dapat terjadi jika pimpinan tertinggi memperoleh informasi yang akurat dari lingkar terdekatnya.
“Nah, salah satu syarat mutlak perbaikan kebijakan adalah ketika top leadership itu mendapatkan informasi yang benar, terutama oleh ring satunya. Nah, kalau ring satunya tidak mau menyampaikan informasi yang benar, kalau ring satunya bermain aman, kalau semua bermain aman, justru nanti Indonesia ya tidak aman,” tegasnya.
Terkait struktur pembiayaan pasar, Wijayanto menilai pasar modal Indonesia belum bisa hanya mengandalkan dana domestik. Menurutnya, arus dana asing berperan penting sebagai penopang kepercayaan pasar sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar.
“Aliran dana asing ke pasar modal kita itu mengirim sinyal trust, mengirim sinyal governance,” kata Wijayanto. Ia menilai kehadiran investor asing mencerminkan penilaian positif terhadap tata kelola dan kredibilitas pasar. Sebaliknya, saat dana asing keluar, pasar dapat membaca adanya peningkatan risiko, baik dari sisi kebijakan maupun stabilitas makro.
Wijayanto menambahkan ukuran pasar modal Indonesia dinilai belum sebanding dengan besarnya ekonomi nasional. Jika pasar modal hendak dijadikan sumber pembiayaan utama sektor swasta, menurutnya dana domestik tidak cukup karena sudah terbagi untuk berbagai instrumen, seperti SBN, SRBI, obligasi swasta, hingga saham. Karena itu, arus modal asing disebutnya sebagai kebutuhan struktural.
“Dan kita tidak boleh lupa, aliran dana dari luar negeri itu juga akan memperkaya cadangan devisa kita dan ini akan membuat rupiah makin stabil,” ujarnya.
Wijayanto juga menyinggung peran Danantara dalam menjaga harga saham perusahaan-perusahaan yang dikelolanya. Menurutnya, hal tersebut wajar selama dilakukan sesuai aturan. “Jadi bagi Danantara ini sangat-sangat logis kalau kemudian dia juga bermain sebagai liquidity provider, menjaga supaya harga sahamnya positif. Tentunya dengan cara-cara yang elegan dan sesuai regulasi. Tidak boleh transaksi semu, tidak boleh menggunakan insight information, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan agar keterlibatan Danantara dalam proses demutualisasi perusahaan efek tidak terlalu dominan demi menjaga independensi pasar. “Saya usul, kalaupun Danantara masuk sebagai pemegang saham itu minority saja, 5 persen atau kurang,” ujar Wijayanto.
