Data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (5/8/2025) memicu perdebatan di kalangan ekonom dan pelaku usaha. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari berbagai proyeksi yang beredar.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, misalnya, memperkirakan pertumbuhan hanya di kisaran 4,78–4,82 persen. Bank Indonesia (BI) sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan berada pada rentang 4,7–5,1 persen. Sejumlah lembaga multilateral juga memperkirakan pertumbuhan di bawah 5 persen, seperti IMF yang memproyeksikan 4,8 persen dan Bank Dunia 4,7 persen.
Peneliti Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Muhammad Anwar, menilai capaian tersebut kontras dengan sejumlah indikator makro yang justru memperlihatkan sinyal perlambatan. Ia menyebut pertumbuhan itu “sangat mengejutkan” dan perlu diuji kesesuaiannya dengan indikator lain.
Keraguan juga disampaikan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, yang menyatakan tidak percaya data tersebut mewakili kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya permainan data. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi pada periode April–Juni 2025 ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,97 persen dengan kontribusi 54,25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta realisasi investasi yang tumbuh 6,99 persen dengan kontribusi 27,83 persen.
Airlangga juga menyebut adanya perbaikan daya beli, yang menurutnya tercermin dari kinerja sejumlah emiten ritel pada akhir Juni. Ia mengutip Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) BI yang naik 0,3 poin dibandingkan Mei menjadi 117,8, serta peningkatan transaksi digital.
Selain itu, ia menyampaikan transaksi penjualan eceran menggunakan uang elektronik tumbuh 6,26 persen, sementara belanja masyarakat di platform e-commerce tumbuh 7,5 persen secara kuartalan. Airlangga juga menyinggung peningkatan mobilitas masyarakat: perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) melalui pesawat, kereta, atau jalan tol naik 22,3 persen, sejalan dengan perjalanan wisatawan mancanegara (wisman) yang naik 23,32 persen. Ia turut menyatakan jumlah lapangan kerja yang tercipta dari Februari 2024 ke Februari 2025 mendekati 3,6 juta.
Di sisi lain, Anwar menilai sejumlah indikator utama pada April–Juni 2025 tidak selaras dengan gambaran ekonomi yang “moncer”. Salah satunya Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang konsisten berada di zona kontraksi: 46,7 pada April, 47,4 pada Mei, dan 46,9 pada Juni. Menurutnya, PMI di bawah 50 mengindikasikan industri tidak ekspansif.
Anwar juga menyinggung adanya lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor padat karya, dengan 42.385 pekerja kehilangan pekerjaan selama Juni. Ia menilai kondisi itu membuat klaim pertumbuhan sektor industri perlu dikritisi.
Terkait argumen bahwa konsumsi terdorong oleh pariwisata, Anwar menyebut peningkatan mobilitas memang terjadi saat long weekend dan musim libur sekolah pada triwulan II. Ia merujuk data Kementerian Pariwisata yang mencatat 333 juta perjalanan wisata domestik, naik dari 270 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, ia menilai efek konsumsi dari pariwisata lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas, sementara kelompok rentan masih menghadapi stagnasi pendapatan, mahalnya harga barang, dan ketidakpastian pekerjaan. Karena itu, ia menyebut pertumbuhan tersebut berpotensi tidak inklusif.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, juga menyebut pertumbuhan 5,12 persen pada kuartal II sebagai anomali karena dinilai tidak sejalan dengan data lain dan kondisi di lapangan. Ia menyoroti dua lapangan usaha yang tumbuh di atas laju ekonomi, yakni industri pengolahan 5,68 persen dan perdagangan 5,37 persen, yang jika digabung menyumbang 32,5 persen terhadap PDB.
Menurut Andry, kejanggalan terlihat pada subsektor industri “Mesin dan Perlengkapan” serta “Barang Galian bukan Logam” yang tumbuh double digit, masing-masing 18,75 persen dan 10,07 persen. Padahal, pada triwulan II 2023 dan triwulan II 2024, subsektor Mesin dan Perlengkapan tercatat turun -0,02 persen dan -1,80 persen; sementara Barang Galian bukan Logam tumbuh 1,42 persen pada triwulan II 2023 namun turun menjadi -0,12 persen pada periode yang sama tahun berikutnya.
Andry juga menilai pertumbuhan subsektor tersebut perlu diuji karena sebagian besar alat berat maupun peralatan listrik di Indonesia berasal dari impor. Ia mengutip data ekspor-impor yang menunjukkan impor HS 84 (machinery and mechanical appliances) naik 6,3 persen yoy dan HS 85 (electrical machinery) naik 8,7 persen yoy pada Januari–Mei 2025. Namun, menurutnya kenaikan impor itu belum cukup menjelaskan lonjakan pertumbuhan double digit pada subsektor terkait.
Untuk sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, Andry menilai penjelasan BPS—yang menyebut sektor itu didorong peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik dan impor untuk konsumsi rumah tangga—berbeda dengan pernyataan asosiasi ritel yang menyebut permintaan melemah. Ia juga menyinggung fenomena “Rojali” (rombongan jarang beli) sebagai indikasi pelemahan daya beli. Menurutnya, dalam perdagangan besar dan eceran, pertumbuhan positif hanya terlihat pada perdagangan besar dan eceran nonkendaraan, yang menjadi tanda tanya tersendiri.
Dari sisi pengeluaran, Andry menyoroti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 6,99 persen, jauh di atas pertumbuhan PMTB pada triwulan II 2024 sebesar 4,42 persen. Ia membandingkannya dengan data realisasi Kementerian Investasi (BKPM), yang menunjukkan pertumbuhan investasi triwulan II 2025 sebesar 12 persen, lebih rendah dari 22 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ia mempertanyakan apakah benar terjadi ekspansi investasi pada triwulan II.
Andry menilai ketidaksesuaian sejumlah data dapat memicu pertanyaan publik apakah pertumbuhan 5,12 persen cukup menggambarkan kondisi riil. Ia mengingatkan, bila data tidak mencerminkan kondisi lapangan, risiko meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap data pemerintah akan lebih besar.
Sementara itu, Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko menyampaikan pandangan berbeda. Menurutnya, kinerja ekonomi kuartal II 2025 memberikan sinyal yang membantah sebagian kekhawatiran, terutama melalui konsumsi rumah tangga, industri pengolahan, dan investasi (PMTB).
Ia menilai pertumbuhan konsumsi rumah tangga 4,97 persen yoy sejalan dengan Survei Penjualan Eceran BI. Indeks Penjualan Riil (IPR) disebut masih berada di atas 200, dengan proyeksi Juni 2025 sebesar 233,7, lebih tinggi dari realisasi bulan sebelumnya 232,4. Ia juga mengutip data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahwa simpanan masyarakat di bank pada Mei 2025 tumbuh 4,02 persen yoy menjadi Rp9.109 triliun. Untuk simpanan dengan saldo rata-rata di bawah Rp100 juta per rekening, pertumbuhannya 3,75 persen. Menurutnya, hal itu mengindikasikan daya beli masih terjaga, meski pola belanja berubah—yang kemudian memunculkan istilah “Rojali” dan “Rohana” (rombongan hanya nanya-nanya).
Terkait industri pengolahan, Christiantoko menyoroti serapan tenaga kerja sektor ini yang mencapai 19,6 juta orang per Februari 2025, menjadi salah satu yang terbesar setelah pertanian dan perdagangan. Ia menyebut membaiknya kinerja sektor pengolahan sebagai kabar baik bagi arah reindustrialisasi.
Untuk PMTB, ia menilai pertumbuhan dapat dilihat dari komponen mesin dan perlengkapan yang menjadi pemicu utama, dengan pertumbuhan 25,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ia juga menyebut peningkatan produksi industri mesin dan perlengkapan yang tumbuh 18,75 persen dan disebut sebagai yang tertinggi dalam 24 tahun terakhir. Menurutnya, hal ini menunjukkan pertumbuhan tidak hanya ditopang konsumsi, tetapi juga investasi pada alat produksi.
Christiantoko menambahkan, kinerja investasi tersebut selaras dengan data BPS sebelumnya mengenai tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2025 yang turun menjadi 4,76 persen dari sekitar 4,82 persen pada Februari 2024. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak lengah dan menjaga momentum pertumbuhan, terutama pada konsumsi rumah tangga dan investasi yang kontribusinya lebih dari 70 persen terhadap perekonomian.
