Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat satu obligasi baru pada periode perdagangan 16–20 Februari 2026. Obligasi yang dicatatkan adalah Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap II Tahun 2026 yang diterbitkan PT Energi Mega Persada Tbk dan resmi tercatat pada Rabu (18/2/2026).
Obligasi tersebut memiliki jumlah pokok Rp1,15 triliun. Berdasarkan pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), obligasi ini memperoleh peringkat idA+ (single A plus), dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyampaikan bahwa dengan pencatatan tersebut, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat sepanjang tahun 2025 mencapai 20 emisi dari 13 emiten dengan nilai Rp15,71 triliun. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Secara keseluruhan, BEI mencatat total 672 emisi obligasi dan sukuk dengan nilai nominal outstanding Rp549,76 triliun dan US$134,010595 juta yang diterbitkan oleh 133 emiten. Adapun Surat Berharga Negara (SBN) yang tercatat di BEI berjumlah 190 seri dengan nilai nominal Rp6.674,24 triliun dan US$352,10 juta. Selain itu, terdapat Efek Beragun Aset (EBA) sebanyak 7 emisi dengan nilai Rp3,69 triliun.
Sementara itu, PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) memproyeksikan pasar obligasi Indonesia pada 2026 masih dipengaruhi ketidakpastian global, terutama arah kebijakan moneter Amerika Serikat dan dinamika geopolitik. Dalam riset bertajuk Tinjauan Pasar Surat Utang Indonesia Tahun 2025, PHEI menilai permintaan domestik pada 2026 tetap menjadi penopang utama pasar, didukung stabilitas inflasi, ruang pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia, serta kebijakan fiskal yang dinilai masih ekspansif. Di sisi lain, penerbitan SBN dan kebutuhan refinancing korporasi diperkirakan tetap tinggi.
Dalam kajian tersebut, Head of Unit PHEI Salfian Fernando bersama analis PHEI Lili Indarli dan Robby Setiawan Gautama Putra menilai optimisme juga datang dari faktor domestik, seiring ketahanan ekonomi dalam negeri, kebijakan fiskal yang ekspansif, dan ruang pelonggaran kebijakan moneter di Indonesia.
PHEI menyoroti ketidakpastian kebijakan moneter AS yang tercermin dari dot plot The Fed pada akhir 2025, dengan opini partisipan FOMC berada pada rentang 3,75% hingga 3,00%. Kondisi itu mengindikasikan potensi tiga hingga satu kali pemangkasan suku bunga pada 2026, sebagaimana dikutip pada Minggu (11/1/2026).
Pelaku pasar melalui Fed Watch Tool memprediksi pemangkasan suku bunga pada 2026 dapat terjadi tiga kali, sehingga Fed Fund Rate diperkirakan berada di kisaran 3,25% hingga 3,00% pada akhir 2026. Namun, proyeksi ini disebut dapat berubah jika inflasi AS tidak turun secara signifikan, antara lain akibat kebijakan fiskal Donald Trump yang ekspansif dan tarif impor yang berpotensi mendorong inflasi barang.
PHEI juga memperkirakan imbal hasil obligasi AS (US Treasury) masih bertahan relatif tinggi pada paruh pertama 2026, sebelum tren penurunan yang lebih stabil terlihat pada paruh kedua, seiring meredanya tekanan inflasi di AS. Jika pelonggaran oleh The Fed berlangsung bertahap, investor asing dinilai cenderung berhati-hati meningkatkan eksposur ke obligasi negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam situasi tersebut, PHEI menilai permintaan domestik tetap menjadi jangkar utama pasar obligasi Indonesia. Dengan inflasi yang disebut terjaga dalam target Bank Indonesia dan nilai tukar rupiah yang lebih stabil pada semester II-2025, Bank Indonesia diperkirakan memiliki ruang untuk melanjutkan penurunan suku bunga pada 2026. Penurunan BI-Rate secara bertahap dipandang dapat memberikan dukungan positif bagi pasar obligasi dalam negeri.
Perhatian berikutnya, menurut PHEI, tertuju pada postur fiskal pemerintahan Prabowo–Gibran. Dengan defisit APBN yang direncanakan 2,78% dari PDB pada 2025, APBN 2026 dinilai berpotensi tetap ekspansif dengan defisit 2,48% dari PDB untuk mendukung program prioritas. Dengan demikian, pasokan SBN diperkirakan tetap besar, dan kepastian arah kebijakan fiskal serta strategi pembiayaan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar.
PHEI menyebut institusi bank dan non-bank diharapkan kembali menjadi penopang utama pasar obligasi Indonesia, mengingat preferensi yang tinggi terhadap SBN. Pemerintah menargetkan penerbitan SBN neto pada 2026 sebesar Rp749,20 triliun, sekaligus berpotensi melanjutkan strategi pre-funding seperti pada 2025 untuk mengelola risiko pembiayaan di tengah potensi peningkatan volatilitas global.
Dari sisi ritel, penerbitan SBN ritel diperkirakan tetap besar seiring perluasan basis investor ritel dalam beberapa tahun terakhir. Sementara di sektor korporasi, kebutuhan refinancing pada 2026 diprediksi kembali tinggi, dengan obligasi korporasi jatuh tempo mencapai Rp156,9 triliun.
Secara kuartalan, jatuh tempo obligasi korporasi disebut relatif terkonsentrasi pada semester II/2026. Rinciannya, kuartal I/2026 sebesar Rp26,16 triliun, kuartal II/2026 sebesar Rp26,71 triliun, kuartal III/2026 sebesar Rp61,24 triliun, dan kuartal IV/2026 sebesar Rp42,79 triliun.
PHEI menilai kondisi tersebut turut didukung pelonggaran kebijakan moneter yang dapat menurunkan biaya pendanaan (cost of funds), sehingga membuka ruang bagi korporasi untuk melakukan penerbitan ulang obligasi.
