Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Corporate Social Responsibility (CSR) pada Kamis (25/9/2025) di Hotel Grand Rohan, Banguntapan. Forum ini diikuti sekitar 60 peserta yang berasal dari unsur pemerintah, dunia usaha, dan lembaga masyarakat, dengan fokus memperkuat koordinasi program CSR agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Bantul, Ari Budi Nugroho, menyampaikan bahwa kontribusi CSR di Bantul dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren meningkat, meski jumlah perusahaan yang melaporkan programnya berubah-ubah. Pada 2020 tercatat 53 perusahaan dengan nilai CSR sekitar Rp 9,885 miliar. Tahun 2021 meningkat menjadi 58 perusahaan dengan kontribusi sekitar Rp 11,702 miliar. Pada 2022 jumlah pelapor turun menjadi 45 perusahaan, namun nilai CSR tercatat sekitar Rp 13,144 miliar. Tahun 2023 terdapat 50 perusahaan dengan nilai sekitar Rp 15,100 miliar, dan pada 2024 tercatat 49 perusahaan dengan kontribusi sekitar Rp 18,573 miliar.

Untuk memperbaiki tata kelola pelaporan dan koordinasi, Bappeda Bantul meluncurkan Sistem Informasi Terpadu CSR (SIP-CSR) pada 2024. Ari menyebut, berdasarkan data aplikasi tersebut, sebanyak 21 perusahaan telah memiliki akun, sembilan perusahaan sudah melaporkan melalui aplikasi, dan terdapat sembilan usulan atau proposal yang masuk.

Selain itu, Ari menjelaskan regulasi CSR yang saat ini berlaku, yakni Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020, sedang dalam tahap finalisasi penyesuaian. Penyesuaian tersebut ditujukan untuk menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah Daerah DIY sekaligus mendukung percepatan 13 program prioritas daerah.

Menurut Ari, Forum CSR 2025 diarahkan untuk menyinkronkan program CSR dengan program prioritas Pemkab Bantul untuk 2026, meningkatkan kepedulian serta peran dunia usaha dalam pembangunan, dan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah berkontribusi bagi masyarakat Bantul.

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam menyukseskan agenda pembangunan daerah. Ia menilai kontribusi CSR di Bantul terus meningkat dan berdampak positif, namun kolaborasi tetap diperlukan mengingat keterbatasan pemerintah.

Dalam sambutannya, Bupati juga menyinggung tantangan pembangunan yang masih dihadapi, salah satunya kemiskinan ekstrem yang disebut masih dialami sekitar 8.000 jiwa, dengan target penurunan menjadi nol pada 2026. Dalam konteks tersebut, CSR diharapkan menjadi instrumen strategis untuk membantu penyelesaian persoalan pembangunan secara lebih fokus dan tepat sasaran.

Bupati menambahkan, perusahaan dapat menyalurkan CSR sesuai kebijakan masing-masing, namun akan lebih efektif apabila dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dinilai dapat membuat program CSR lebih terarah pada prioritas pembangunan yang telah disusun berdasarkan kajian, sehingga daya gunanya lebih kuat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.