JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyatakan menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026, namun disertai sejumlah catatan. Sikap tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Juru Bicara Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, mengatakan kebijakan fiskal 2026 harus mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat sesuai amanat konstitusi. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, ia menilai kebijakan fiskal tetap perlu didukung untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.
Menurut Rivqy, penguatan menyeluruh perlu dilakukan melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan. Ia menekankan pemerintah berkewajiban mempercepat pembangunan yang sehat dan berkelanjutan meski menghadapi tantangan dari dalam maupun luar negeri. Ia juga mengutip kaidah fikih maa laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib.
Fraksi PKB menyampaikan catatan terhadap Keterangan Pemerintah atas KEM-PPKF 2026, antara lain terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi, target produksi minyak mentah (lifting), tingkat kemiskinan, perkiraan pendapatan negara, usulan belanja negara, hingga pembiayaan utang.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. Fraksi PKB menilai rentang tersebut konservatif dan cenderung kurang optimistis, mengingat komitmen pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen di akhir periode pemerintahan.
Fraksi PKB mengusulkan proyeksi pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni 5,6 hingga 6,0 persen. Rivqy menyebut target itu dinilai dapat tercapai jika pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui pendorong utama seperti konsumsi rumah tangga, peningkatan daya beli masyarakat, serta percepatan program makan bergizi gratis.
Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, Fraksi PKB menyatakan mendukung strategi akselerasi pemerintah melalui program bantuan sosial. Untuk meningkatkan efektivitas, fraksi tersebut mendorong pemerintah konsisten menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan lebih tepat sasaran.
Terkait pendapatan negara, pemerintah memperkirakan capaian 2026 sebesar 11,71 hingga 12,22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Fraksi PKB mengusulkan target yang dinilai lebih ideal, yaitu 12,5 hingga 13,00 persen dari PDB. Rivqy juga mendesak pemerintah membenahi implementasi reformasi administrasi perpajakan, termasuk kendala yang masih ditemukan dalam penggunaan sistem Coretax yang diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak.
Di sisi belanja negara, Fraksi PKB meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan pada perguruan tinggi di bawah kementerian/lembaga, dengan tujuan menciptakan keadilan pembiayaan pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat.
Sementara terkait pembiayaan utang, Fraksi PKB mendorong pemanfaatan pembiayaan non-utang berupa pembiayaan investasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan dana abadi untuk pendidikan, pesantren, kebudayaan, serta lembaga swadaya masyarakat.
