MANADO — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Louis Schramm, menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan makro ekonomi Sulut selama satu tahun kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wakil Gubernur Johanes Viktor Mailangkay (JVM). Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut yang mencatat pertumbuhan ekonomi daerah berada di atas capaian nasional.
Louis menyebut pertumbuhan ekonomi Sulut pada Triwulan IV 2025 mencapai 5,95 persen. Sementara secara akumulatif tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,66 persen. “Capaian pertumbuhan ekonomi ini melebihi capaian secara nasional. Ini karena kerja keras, cepat tepat, serta kolaborasi yang baik pusat dan daerah serta dengan DPRD Sulut,” kata Louis, Jumat (20/2/2026), saat dihubungi melalui telepon.
Gubernur YSK dan Wakil Gubernur JVM dilantik pada 20 Februari 2025 di Halaman Istana Negara, Jakarta. Louis menilai sejak awal masa jabatan, keduanya langsung bekerja meski sempat mengikuti pembekalan setelah pelantikan.
Menurut Louis, indikator makro ekonomi lain juga menunjukkan perbaikan, seperti penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, serta menyempitnya ketimpangan. Ia menekankan capaian tersebut bersumber dari data BPS yang dinilainya independen dan objektif.
Ia juga menyinggung peningkatan pada sektor kebutuhan dasar, termasuk kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan yang dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi. Louis menyebut adanya penghargaan dari Kementerian Kesehatan terkait pelayanan, serta dukungan pemerintah pusat untuk revitalisasi sekolah pada 2025 dan pembiayaan pendidikan melalui dana BOS.
Di sektor pariwisata, Louis mengatakan pemerintah daerah mulai melakukan perbaikan sejumlah objek wisata, antara lain kawasan Sumaru Endo di Danau Tondano, Objek Wisata Kanonang, dan Taman Laut Bunaken. Ia juga menyoroti konektivitas penerbangan dari Manado ke sejumlah kota di China, Jepang, Korea, dan Singapura sebagai langkah mendatangkan wisatawan mancanegara yang berdampak pada hotel, restoran, dan UMKM.
Louis menambahkan, soliditas kerja sama antara pemerintah provinsi dengan 15 kabupaten/kota serta komunikasi dengan DPRD Sulut dinilai turut mendukung kelancaran pembahasan anggaran dan peraturan daerah.
Ia juga menyinggung perkembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulut yang disebutnya telah memperoleh persetujuan Menteri ATR/BPN Gusron Wahid di Jakarta pada Kamis (19/2/2026), setelah diperjuangkan selama tujuh tahun. Louis menyatakan RTRW tersebut direncanakan segera ditetapkan melalui peraturan daerah di DPRD Sulut dan diharapkan memberi kepastian bagi masuknya investasi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi Sulut, Denny Mangala, mengatakan capaian ekonomi di tahun pertama kepemimpinan YSK–JVM merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, DPRD, serta dukungan masyarakat. Ia menyebut efektivitas kerja pemerintahan dimulai pada awal Maret 2025 setelah rangkaian pembekalan.
Mangala menyampaikan pemerintah daerah terus mendorong sektor pariwisata, perikanan, dan pertambangan, termasuk pembukaan konektivitas penerbangan luar negeri, yang dinilai memberi efek berganda bagi ekonomi masyarakat. Namun, ia menegaskan pemerintah belum dapat berpuas diri.
Data BPS Sulut juga mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulut pada 2025 mencapai Rp 204,75 triliun (harga berlaku) atau Rp 113,66 triliun (harga konstan 2010). Dari sisi produksi, Industri Pengolahan tumbuh 9,97 persen. Dari sisi permintaan, ekspor luar negeri meningkat 28,42 persen.
Pada Triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi tahunan (year-on-year) tercatat 5,95 persen, sementara pertumbuhan kuartalan (quarter-to-quarter) mencapai 7,02 persen. Lonjakan itu didorong belanja pemerintah yang naik 21,75 persen serta sektor jasa lainnya yang tumbuh 20,61 persen.
Untuk ketenagakerjaan, BPS mencatat pada November 2025 jumlah angkatan kerja Sulut mencapai 1,43 juta orang, dengan penduduk bekerja 1,35 juta orang. Porsi pekerja formal tercatat 46,93 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di 5,78 persen atau turun 0,21 poin persentase dibanding periode sebelumnya.
Dari aspek kesejahteraan, persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 6,62 persen, turun 0,09 poin dibanding Maret. Di wilayah perkotaan, angka kemiskinan tercatat 3,95 persen, sedangkan di perdesaan 10,11 persen. Ketimpangan pengeluaran (gini ratio) tercatat 0,341, dengan kelompok 40 persen terbawah memperoleh pangsa 19,90 persen dari total pengeluaran masyarakat.
Louis berharap capaian pada tahun pertama kepemimpinan YSK–JVM dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor penopang lainnya.
