WASHINGTON — Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan negara-negara agar tidak mengandalkan subsidi bahan bakar secara luas untuk meredam lonjakan harga energi yang dipicu perang di Timur Tengah. Dalam laporan Fiscal Monitor terbaru, IMF menilai konflik tersebut memperburuk kondisi fiskal global yang sudah rapuh, di tengah tekanan suku bunga tinggi dan kenaikan harga energi.
Situasi ini, menurut IMF, mendorong banyak negara berkembang dan negara dengan pasar berkembang (emerging markets) mencari dukungan kebijakan untuk menghadapi tekanan baru pada anggaran dan perekonomian.
Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes, menyarankan pemerintah tidak menutup kenaikan harga energi melalui subsidi. Ia mendorong bantuan yang lebih tepat sasaran, seperti transfer tunai sementara, agar sinyal harga tetap bekerja dan konsumsi bisa menyesuaikan.
“Kita tidak punya cukup minyak dan energi. Harga energi memang perlu lebih mahal agar penyesuaian terjadi dan konsumsi menurun,” ujar Valdes seperti dikutip Reuters.
IMF juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global seiring lonjakan harga energi dan gangguan pasokan. Lembaga itu memperingatkan perekonomian dunia dapat mendekati resesi apabila konflik meluas dan harga minyak bertahan di atas US$100 per barel hingga 2027.
Valdes menekankan pentingnya menjaga sinyal harga agar permintaan global dapat menyesuaikan. Jika negara menahan harga melalui subsidi, tekanan harga global justru berpotensi meningkat.
Deputi Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Era Dabla-Norris, menambahkan bahwa respons pemerintah sejauh ini lebih berhati-hati dibanding saat krisis energi akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Menurutnya, banyak negara kini memilih pendekatan yang lebih disiplin karena ruang fiskal semakin terbatas dan harus bersaing dengan berbagai prioritas belanja.
IMF menilai besarnya dampak perang terhadap pasar energi akan sangat bergantung pada kebijakan yang ditempuh negara-negara terkait, termasuk pembatasan ekspor, potensi kerusakan infrastruktur, serta kemampuan negara lain meningkatkan produksi minyak.
Dalam jangka menengah, IMF menekankan pentingnya konsolidasi fiskal. Utang pemerintah global tercatat mencapai 93,9% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025 dan diperkirakan menembus 100% pada 2029. Dalam skenario terburuk, rasio utang bahkan dapat melonjak hingga 121% dalam tiga tahun ke depan.
Selain itu, beban bunga utang meningkat tajam hingga mendekati 3% dari PDB pada 2025, dari sekitar 2% empat tahun sebelumnya. IMF juga mengingatkan munculnya risiko baru, termasuk perubahan struktur pasar utang yang semakin melibatkan investor seperti hedge fund, penurunan tenor utang, serta tekanan tambahan dari kebutuhan belanja keamanan, transisi energi, dan dampak perubahan iklim.
“Bangun kembali bantalan fiskal segera setelah kondisi stabil,” tegas Valdes.
