Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pekan lalu yang menolak pemberlakuan tarif secara luas memicu persaingan baru di kalangan pelaku bisnis dan keuangan. Salah satu isu utama yang kini mengemuka adalah bagaimana perusahaan dapat memulihkan pajak impor yang telah terlanjur dibayarkan atas barang dari berbagai negara.
Di tengah ketidakpastian dan proses hukum yang dinilai rumit, sebagian bisnis memilih jalan pintas: mengalihkan hak atas klaim pengembalian pajak kepada pihak ketiga. Langkah ini memunculkan lonjakan permintaan di pasar perdagangan klaim, tempat investor membeli hak tagih dengan harga diskon, lalu berharap memperoleh pembayaran lebih besar di kemudian hari.
Menurut para pialang, sejumlah perusahaan investasi telah membeli hak pengembalian pajak secara diam-diam selama berbulan-bulan, dengan asumsi pengadilan tidak akan memutuskan mendukung kebijakan tarif era Trump. Harga pembelian klaim dilaporkan melonjak dari sekitar 20 sen per dolar sebelum putusan, menjadi sekitar 40 sen per dolar segera setelah putusan keluar.
CEO Asset Enhancement Solutions, Neil Seiden, menilai pelaku usaha kini dihadapkan pada pilihan sulit: menjual klaim pada kisaran 40%–45% dari nilai nominal, menunggu volatilitas pasar untuk mendapatkan harga lebih tinggi, atau bertahan demi peluang menerima 100% penuh di masa depan. Seiden mengatakan ia telah menengahi beberapa transaksi klaim dengan total nilai buku hingga 20 juta dolar AS, termasuk dari perusahaan pengimpor dekorasi Natal, produk farmasi, dan produk makanan.
Namun, pasar ini tidak mudah diakses semua pihak. Investor biasanya membidik klaim bernilai 10 juta dolar AS atau lebih. Kondisi tersebut membuat bisnis kecil berpotensi kesulitan menuntaskan klaimnya, sementara perusahaan besar dinilai lebih mampu menempuh litigasi dan menunggu pembayaran dalam jumlah besar.
Prospek pengembalian tarif menjadi peluang terbaru di pasar perdagangan klaim, yang sebelumnya juga dimanfaatkan investor untuk membeli hak tagih dari berbagai kasus besar, termasuk klaim terkait bursa kripto FTX maupun sisa proses kepailitan Lehman Brothers. Dalam kasus tarif, investor pada dasarnya bertaruh pada ketidakpastian: apakah bisnis akan bisa mendapatkan kembali uangnya dan berapa lama prosesnya berlangsung.
Meski Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan khusus mengenai apakah pemerintah harus mengembalikan total lebih dari 133 miliar dolar AS dalam bentuk tarif, jumlah gugatan dari perusahaan yang berupaya memulihkan dana tersebut dilaporkan meningkat pesat.
Sejumlah nama besar disebut ikut meramaikan pasar ini, termasuk King Street Capital Management dan Anchorage Capital Advisors, yang masing-masing mengelola sekitar 30 miliar dolar AS. Ada pula Fulcrum Capital, yang berfokus pada situasi khusus dan investasi utang bermasalah. Bank investasi seperti Jefferies, Oppenheimer, dan Stifel turut berperan sebagai perantara yang menghubungkan bisnis penjual klaim dengan pembeli, dengan imbalan biaya jasa.
Bradley Max dari Cherokee Acquisition mengatakan banyak pembeli yang sebelumnya hanya mengamati kini mulai aktif masuk ke persaingan. Ia menyebut perusahaannya menawarkan pembelian klaim pada kisaran 30% dari nilai pajak setelah putusan pengadilan.
Di sisi lain, pemerintah AS disebut berupaya membatasi pengembalian tarif berdasarkan IEEPA. Meski tarif yang dikenakan berdasarkan undang-undang tersebut telah dibatalkan, pemerintah tidak otomatis wajib mengembalikan seluruh jumlah yang telah dikumpulkan. Setiap bisnis tetap memerlukan perintah pengadilan khusus untuk bisa mendapatkan pengembalian.
Perbedaan strategi pun muncul di kalangan pelaku usaha. Sebagian perusahaan berharap dapat menerima pengembalian hingga 75% untuk klaim bernilai puluhan juta dolar. Namun, ada pula yang memilih memperjuangkan klaimnya sendiri demi mendapatkan jumlah penuh beserta bunga.
Vickerman, perusahaan berbasis di Minnesota yang menjual dekorasi rumah musiman, menjadi salah satu contoh. CEO Randy Schuster mengatakan perusahaannya harus membayar tambahan pajak 3 juta dolar AS tahun lalu. Menurutnya, Vickerman tidak berniat menjual hak atas klaim pengembalian pajak meskipun prosesnya diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun. Schuster menambahkan, jika dana pengembalian diterima, perusahaan berencana meneruskan manfaatnya kepada pelanggan yang sebelumnya dikenai tambahan biaya akibat tarif pada tagihan mereka.
