Program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) disebut menjadi prioritas untuk memastikan reintegrasi sosial berjalan efektif. Fokusnya adalah membekali narapidana dengan keterampilan yang relevan agar siap bersaing di dunia kerja setelah bebas.
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ir. H. Abdullah Rasyid, M.E., menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan perlu menjadi tempat pembinaan yang produktif. Menurutnya, warga binaan harus mendapatkan keterampilan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.
Abdullah Rasyid juga menekankan pola pembinaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak semestinya hanya berfokus pada keamanan dan pengawasan. Ia mendorong transformasi pembinaan menuju penguatan keterampilan produktif, mulai dari sektor pertanian hingga keterampilan digital, sebagai langkah penting untuk menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana.
“Lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga menjadi ruang pembinaan ekonomi. Jika warga binaan keluar dengan keterampilan dan sertifikasi kerja, maka peluang mereka kembali melakukan pelanggaran bisa ditekan,” ujarnya.
Ia menilai tantangan utama saat ini adalah menyelaraskan program pelatihan di dalam lapas dengan kebutuhan riil pasar kerja. Karena itu, ia mendorong kolaborasi strategis antara pihak lapas dengan pemerintah daerah, dunia usaha, serta lembaga pelatihan kerja agar lulusan program pembinaan lebih terserap di dunia kerja.
Menurut Abdullah, kesempatan kerja bagi eks warga binaan menjadi faktor penting agar mereka dapat hidup produktif dan berkontribusi bagi ekonomi keluarga maupun daerah. Ia mengingatkan, minimnya ruang kerja dapat meningkatkan risiko mereka kembali melakukan pelanggaran.
Meski keterampilan telah diberikan, stigma sosial dinilai masih menjadi hambatan besar bagi mantan narapidana. Abdullah mengimbau dunia usaha agar lebih terbuka memberi kesempatan kerja, sehingga eks warga binaan tidak kembali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan pengangguran yang berpotensi memicu tindak kriminal baru.
