Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Proyeksi tersebut tercantum dalam asumsi dasar ekonomi makro pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Rentang proyeksi itu lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025 yang dipatok 5,2%. Namun, angka tersebut masih berada di bawah target Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, yakni 5,8% hingga 6,3%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan proyeksi tersebut dengan menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendorong transformasi dan reformasi ekonomi. Ia menyebut langkah-langkah yang ditempuh antara lain hilirisasi sumber daya alam serta perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyerahan KEM-PPKF 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Menurut Sri Mulyani, laju pertumbuhan pada 2026 diharapkan menjadi pondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan visi Indonesia Maju 2045.

Selain proyeksi pertumbuhan ekonomi, KEM-PPKF 2026 juga memuat sejumlah asumsi dasar ekonomi makro lainnya. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,6%–7,2%, sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS.

Asumsi inflasi ditetapkan pada rentang 1,5%–3,5%. Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan US$60–US$80 per barel, dengan lifting minyak mentah 600–605 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari.

Di sisi indikator sosial, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan 4,44%–4,96%, rasio gini 0,377–0,380, dan tingkat kemiskinan 6,5%–7,5%. Pemerintah juga menargetkan kemiskinan ekstrem 0% serta menetapkan asumsi indeks modal manusia sebesar 0,57.