Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pentingnya mempererat kolaborasi antara pelaku UMKM dan perusahaan besar sebagai strategi menghadapi kondisi ekonomi global yang dinilai semakin tidak menentu dan terus berubah.
Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Reghi Perdana, menyatakan pelaku UMKM tidak seharusnya lagi berada di posisi marginal dalam kegiatan ekonomi nasional. Menurutnya, UMKM perlu mengambil peran sebagai bagian penting dalam rantai nilai industri yang lebih luas.
“Pengusaha UMKM harus masuk dalam ekosistem ekonomi yang lebih besar dan terhubung langsung dengan industri utama, sehingga mampu tumbuh berkelanjutan,” ujar Reghi dalam seminar nasional bertema “Reposisi Kolaborasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar di Tengah Tekanan Global” yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jakarta pada Rabu, 15 April.
Dalam forum tersebut, Reghi memaparkan sejumlah bentuk kolaborasi strategis yang dapat diperkuat, mulai dari integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri, penerapan standar mutu produk secara konsisten, pemanfaatan teknologi digital dan platform e-commerce, hingga pengembangan kemitraan industri dengan perusahaan besar.
Ia juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem UMKM agar lebih tangguh, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Program yang disebutkan mencakup fasilitasi standardisasi dan sertifikasi usaha serta produk, perluasan akses pasar melalui kurasi dan business matching, pembentukan holding UMKM, peningkatan literasi digital, serta pengembangan kolaborasi dengan startup untuk menembus pasar internasional.
Reghi turut menyoroti meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dipicu konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Menurutnya, dinamika tersebut tidak hanya memengaruhi stabilitas politik regional, tetapi juga berdampak terhadap rantai pasok energi, perdagangan global, serta stabilitas pasar keuangan dunia.
Meski demikian, ia menilai situasi ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar melalui kerja sama perdagangan internasional. Salah satunya adalah Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 19 Februari 2026. Reghi menyebut sejumlah komoditas, seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan tekstil, memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor ke pasar Amerika Serikat.
Selain itu, Indonesia juga telah menyepakati Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada 23 September 2025, yang disebut memberikan peluang penghapusan tarif hingga 0 persen bagi sebagian besar produk ekspor nasional.
“Berbagai perjanjian perdagangan ini menjadi peluang besar bagi Indonesia, termasuk bagi pengusaha UMKM untuk menembus pasar global. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan daya saing produk,” kata Reghi.
