Polemik penyesuaian kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta dalam beberapa waktu terakhir kembali menegaskan pentingnya keberadaan kilang minyak bagi ketahanan energi nasional. Peran tersebut juga tercermin dari dominasi BBM dalam bauran energi sektor transportasi pada 2024 yang tercatat mencapai 99,8%.
Di sisi lain, industri kilang minyak di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Pasar BBM nasional berada dalam kondisi regulated market, di mana sebagian besar volume BBM yang diperdagangkan merupakan BBM subsidi dan/atau BBM kompensasi. Kondisi ini membuat industri kilang relatif sulit memperoleh margin usaha yang dinilai wajar.
Kesulitan mendapatkan margin yang kompetitif disebut berdampak pada lambatnya perkembangan industri kilang di dalam negeri. Dalam 10 tahun terakhir, kapasitas kilang minyak di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Eropa masing-masing bertambah 3,73 juta barel per hari (bph), 2,73 juta bph, dan 829 ribu bph. Sementara itu, pada periode yang sama kapasitas kilang minyak Indonesia hanya bertambah 125 ribu bph, yang berasal dari RDMP Kilang Balongan dan RDMP Kilang Balikpapan.
Besarnya kebutuhan investasi juga menjadi faktor yang membuat pembangunan kilang tidak menjadi pilihan utama, terutama ketika margin yang diperoleh belum menarik. Data menunjukkan, pembangunan kilang berkapasitas 100 ribu bph membutuhkan investasi rata-rata USD7,5 miliar–8 miliar atau sekitar Rp123 triliun–Rp132 triliun.
Jika mengacu pada konsumsi BBM saat ini sekitar 1,6 juta bph, Indonesia diperkirakan perlu memiliki kapasitas kilang sekitar 2 juta bph untuk dapat menghindari impor BBM. Dengan kapasitas kilang saat ini sekitar 1.148 ribu bph, tambahan kapasitas yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 852 ribu bph. Kebutuhan tersebut setara dengan investasi sekitar Rp1.054 triliun–Rp1.125 triliun.
Dari sisi teknologi dan keandalan, kebijakan Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk yang telah dijalankan Pertamina dinilai berada pada arah yang tepat. Secara global, teknologi dan keandalan kilang terus meningkat, tercermin dari Nelson Complexity Index (NCI) yang pada sebagian besar kilang dunia berada di atas 10. Kilang dengan NCI tinggi umumnya memiliki unit canggih yang memungkinkan penyesuaian produk mengikuti perkembangan dan kebutuhan pasar.
Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, peremajaan kilang minyak nasional melalui GRR maupun RDMP dipandang mendesak. Peremajaan tidak hanya ditujukan untuk menambah kapasitas, tetapi juga meningkatkan kualitas produk, efisiensi biaya produksi, menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi, membuat kilang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pasar, serta berpotensi memperkuat aspek HSSE (Health, Safety, Security, dan Environment).
Namun, kebutuhan investasi yang besar dan margin yang belum kompetitif membuat peremajaan kilang membutuhkan political will dan dukungan kebijakan fiskal maupun nonfiskal dari para pemangku kepentingan. Dalam konteks pembiayaan, BUMN yang mendapat penugasan membangun kilang, yakni Pertamina, disebut memerlukan kolaborasi dengan mitra bisnis lainnya.
Sejumlah rencana kerja sama yang pernah disiapkan dilaporkan tidak berlanjut setelah calon mitra seperti Saudi, Iran, dan Kuwait mengundurkan diri. Permintaan insentif fiskal yang tidak dapat dipenuhi pemerintah disebut menjadi penyebab utama mundurnya sejumlah calon mitra tersebut. Kondisi ini mendorong harapan agar para pengambil kebijakan dapat menghadirkan terobosan untuk mempercepat peremajaan kilang minyak nasional.
