Ketidakpastian ekonomi global disebut kian meningkat seiring memanasnya konflik geopolitik di sejumlah kawasan serta eskalasi perang dagang. Situasi ini dinilai berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia, stabilitas harga, hingga arus investasi dan perdagangan internasional—termasuk bagi Indonesia.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan, Parjiono, menyatakan tekanan geopolitik dan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu disrupsi rantai pasok global, meningkatkan risiko kembalinya inflasi tinggi di negara maju, serta mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyoroti ketidakpastian kebijakan perdagangan AS yang dapat mengubah tatanan ekonomi global, memicu instabilitas, dan memperdalam fragmentasi ekonomi yang pada akhirnya mengurangi efisiensi perdagangan internasional.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Moh. Faisal, juga menilai kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat meningkatkan ketegangan perdagangan global. Menurutnya, dampak kebijakan ini tidak berhenti pada ekspor-impor, tetapi meluas ke sektor ekonomi dan keuangan, termasuk daya beli, pertumbuhan ekonomi, investasi, serta aspek fiskal dan moneter.

Faisal membandingkan kebijakan tarif pada periode kedua Trump dengan periode pertama sejak 2017. Ia menyebut kebijakan kali ini lebih agresif, baik dari sisi besaran dampak (magnitude) maupun cakupan (coverage). Jika sebelumnya fokus terutama pada China, pada periode kedua ini kebijakan tarif juga menyasar negara-negara yang menyumbang defisit terbesar bagi Amerika Serikat.

Sejumlah lembaga internasional turut memproyeksikan perlambatan. Dalam World Economic Outlook (WEO) April 2025, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,8 persen pada 2025 dan 3,0 persen pada 2026. Proyeksi tersebut direvisi turun masing-masing 0,5 dan 0,3 poin persentase dibandingkan proyeksi Januari. Penurunan prospek terjadi di banyak negara, dipengaruhi dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, meningkatnya ketidakpastian, dan memburuknya sentimen.

IMF juga memperkirakan inflasi global turun dari rata-rata 5,7 persen pada 2024 menjadi 4,3 persen pada 2025 dan 3,6 persen pada 2026, dengan laju penurunan yang lebih lambat dibanding proyeksi Januari. Sementara itu, OECD memproyeksikan pertumbuhan industri global melambat hingga di bawah 2,1 persen, sedangkan WTO memperkirakan pertumbuhan perdagangan global hanya 1,7 persen. IMF juga memperkirakan pengangguran global meningkat hingga 2 persen.

Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai eskalasi perang dagang berisiko memicu tindakan balasan dari berbagai negara dan menimbulkan efek kejut besar pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Ia mengingatkan bahwa meski rencana pengenaan tarif impor oleh AS disebut sedang ditangguhkan, potensi perang dagang berskala global masih mungkin terjadi.

Menurut Riefky, risiko yang dapat menekan Indonesia meliputi arus investasi, perdagangan internasional, inflasi impor, depresiasi mata uang, tekanan pada postur fiskal, hingga perlambatan ekonomi secara menyeluruh. Ia juga menilai Indonesia tidak berada pada posisi yang ideal untuk memanfaatkan potensi manfaat dari perang dagang, mengingat kondisi ekonomi domestik dan belum terlihatnya pemulihan produktivitas secara signifikan.

Dampak ke masyarakat: PHK, harga naik, hingga komoditas turun

Faisal menjelaskan, sekalipun masyarakat tidak berhubungan langsung dengan perdagangan luar negeri, kebijakan tarif tetap bisa berdampak setidaknya dalam tiga aspek. Pertama, akses ekspor yang makin sulit bagi pelaku usaha dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Kedua, harga barang berpotensi naik. Ketiga, harga komoditas tertentu dapat turun seiring melemahnya permintaan global.

Risiko PHK dinilai lebih rentan pada industri yang bergantung pada pasar ekspor Amerika Serikat. Namun, Faisal menekankan sektor yang tidak berorientasi ekspor pun dapat terdampak, terutama pelaku usaha yang kesulitan bersaing di pasar domestik akibat tekanan produk impor, termasuk UMKM.

Faisal juga menyebut kebijakan yang lebih agresif dapat mendorong arus modal mengalir ke Amerika Serikat sehingga menekan nilai tukar rupiah. Jika rupiah melemah, biaya barang konsumsi—baik pangan maupun nonpangan—serta barang yang bahan bakunya berasal dari luar negeri dan diproduksi di dalam negeri berpotensi menjadi lebih mahal. Di sisi lain, penurunan permintaan global dapat menekan harga komoditas ekspor seperti sawit dan batu bara, sehingga masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada sektor tersebut perlu bersiap menghadapi risiko penurunan harga.

Respons pemerintah: pengendalian inflasi, subsidi, hingga diversifikasi pangan

Parjiono menyatakan kondisi global berpotensi memengaruhi harga komoditas dan BBM di Indonesia. Namun, pemerintah disebut telah dan terus berupaya memitigasi dampak melalui langkah-langkah seperti pengendalian inflasi, pemberian subsidi, dan diversifikasi pasokan pangan.

Ia menjelaskan pengendalian inflasi dilakukan melalui operasi pasar dan stabilisasi harga, yang diperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak 2005, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sejak 2008 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah juga berupaya menyalurkan subsidi energi lebih tepat sasaran untuk mengurangi tekanan harga BBM bagi kelompok yang membutuhkan, serta melakukan diversifikasi pasokan pangan guna mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan.

Daya beli melemah sejak akhir 2024

Di luar faktor eksternal, Riefky menyebut pelemahan daya beli masyarakat Indonesia mulai terlihat sejak kuartal IV 2024. Ia menyoroti adanya anomali pada pola musiman, ketika biasanya aktivitas ekonomi meningkat pada kuartal terakhir, namun pada 2024 muncul indikasi perubahan pola pengeluaran konsumen selama libur akhir tahun.

Riefky mengutip Mandiri Spending Index—survei konsumen oleh Bank Mandiri—yang menunjukkan masyarakat pada triwulan akhir 2024 cenderung memilih rekreasi atau liburan ke destinasi yang lebih dekat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini diartikan sebagai kecenderungan membelanjakan uang lebih sedikit. Ia menambahkan kondisi tersebut sejalan dengan data kedatangan wisatawan yang mencatat pertumbuhan terendah pada Triwulan IV 2024 sejak periode Covid-19.

Proyeksi ketidakpastian dan langkah adaptasi

Ketika ditanya berapa lama situasi ketidakpastian ini berlangsung, Faisal mengatakan tingginya ketidakpastian membuatnya sulit diukur secara pasti. Namun, ia memperkirakan kondisi dapat berlangsung setidaknya hingga empat tahun ke depan selama Trump tetap menjabat dan tidak mengalami pemakzulan.

Dalam kondisi peluang kerja dan pendapatan berpotensi tertekan sementara biaya hidup meningkat, Faisal menyarankan masyarakat beradaptasi terutama dalam pengelolaan keuangan. Bagi yang masih memiliki ruang untuk berinvestasi, ia menyebut pilihan yang lebih aman seperti emas atau pembelian aset yang relatif stabil untuk jangka panjang. Sementara bagi yang belum dapat berinvestasi, penghematan dinilai menjadi langkah yang perlu dilakukan. Ia juga berharap pemerintah hadir melalui insentif dan kebijakan yang bersifat counter cyclical sebagaimana saat pandemi.

Parjiono menambahkan pemerintah menyiapkan strategi menjaga ketahanan fiskal melalui optimasi penerimaan pajak, pengelolaan utang yang prudent, efisiensi belanja negara, dan penguatan APBN. Upaya itu mencakup perluasan basis pajak, digitalisasi perpajakan, serta penegakan hukum. Dalam pengelolaan utang, pemerintah disebut menjaga rasio utang di bawah 40 persen dari PDB dan memastikan defisit APBN tetap di bawah batas maksimal 3 persen dari PDB sesuai peraturan. Di sisi belanja, prioritas diarahkan pada program padat karya dan subsidi tepat sasaran, serta penguatan sinergi pusat-daerah melalui peningkatan kualitas transfer ke daerah dan Dana Desa agar lebih efektif.