SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan capaian positif dalam penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun anggaran 2025. Pemprov menyebut hasil tersebut didukung kerja kolaboratif berbagai pihak, yang oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi disebut sebagai pendekatan collaborative government atau pemerintahan kolaboratif.
Gubernur Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menggandeng beragam pemangku kepentingan, mulai dari bupati/wali kota, perguruan tinggi, pelaku usaha, investor, provinsi tetangga, hingga organisasi dan tokoh masyarakat. “Kita gandeng beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini (menjadi) cara bersama untuk membangun Jawa Tengah,” ujar Gubernur dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kolaborasi diperlukan karena pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat berjalan sendiri dalam memajukan wilayah. Nilai gotong royong, kebersamaan, dan kerja sama tim disebut menjadi bagian dari pelaksanaan program di berbagai sektor.
Pada indikator ekonomi makro, Pemprov mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meningkat dari 4,95% pada 2024 menjadi 5,37% pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 73,87 menjadi 74,77.
Seiring perbaikan ekonomi, sejumlah indikator kesejahteraan turut bergerak. Persentase penduduk miskin turun dari 9,58% menjadi 9,39%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 4,78% menjadi 4,66%. Sementara itu, pendapatan per kapita yang sebelumnya Rp47,97 juta dilaporkan meningkat menjadi lebih dari Rp50,82 juta.
Di bidang tata kelola keuangan, Pemprov Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian tersebut disebut telah diperoleh 13 kali berturut-turut sejak 2012 hingga 2025.
Untuk kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional, Jawa Tengah menempati peringkat 6 dari 33 provinsi dengan status kinerja “Tinggi” berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025.
Dalam aspek inovasi, Jawa Tengah berada di peringkat ke-5 nasional dengan skor indeks 82,63 dan berstatus provinsi “Sangat Inovatif”. Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Jawa Tengah mencatat terdapat 137 inovasi yang lahir dari sejumlah perangkat daerah, termasuk program “Samsat Budiman” untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan serta portal pendidikan “Jateng Pintar”.
Pemprov juga menempatkan pelayanan dasar sebagai prioritas melalui penguatan urusan wajib. Di sektor pendidikan, realisasi belanja dilaporkan mencapai Rp3,36 triliun untuk mendukung program paket pendidikan gratis, beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, serta upaya mewujudkan Zero Bullying melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan.
Di sektor kesehatan, Pemprov menganggarkan Rp558 miliar yang difokuskan pada pelayanan kesehatan, antara lain asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin, percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita serta ibu hamil, jambanisasi 100%, program Dokter Spesialis Keliling (Speling), serta dukungan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintah pusat.
Pada pembangunan infrastruktur, Pemprov melaporkan capaian di sektor perumahan melalui penyelesaian target perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 100% atau 17.510 unit. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh seluas 10 hingga di bawah 15 hektare.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dilaporkan dalam kondisi sehat. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp23,76 triliun atau 96,38%, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp23,87 triliun atau 94,61%.
Pemprov menyatakan capaian sepanjang 2025 menjadi modal untuk memperkuat dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.
