Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik.

Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir menyatakan pembahasan asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, dan indikator pembangunan untuk RAPBN 2024 telah disetujui. Pernyataan itu disampaikan usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Dalam kesepakatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 ditargetkan sebesar 5,2 persen dengan inflasi 2,8 persen. Rata-rata nilai tukar rupiah ditetapkan di level Rp15.000 per dolar AS, sementara imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun disepakati di angka 6,7 persen.

Komisi XI dan pemerintah juga menyepakati sasaran indikator sosial. Tingkat pengangguran terbuka pada 2024 ditargetkan turun ke kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen. Tingkat kemiskinan diharapkan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, dengan kemiskinan ekstrem ditargetkan pada level 0 persen hingga 1 persen.

Selain itu, rasio gini diperkirakan berada di kisaran 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan pada rentang 73,99 hingga 74,02.

Kahar menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk menjaga kondisi makroekonomi pada 2024. Ia juga mendorong pemerintah meningkatkan kualitas belanja yang produktif dan bernilai tambah guna mendukung pertumbuhan, serta melanjutkan agenda reformasi struktural yang berdampak pada penciptaan pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 dalam Sidang Paripurna DPR ke-1 pada Rabu (16/8). Dalam pidatonya, Presiden menyebut target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,8 persen, dan nilai tukar rupiah sekitar Rp15.000 per dolar AS.

Presiden juga menyampaikan proyeksi imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di level 6,7 persen. Selain indikator tersebut, pemerintah memasukkan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar 80 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 625 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1,03 juta barel setara minyak per hari.